RADARJOGJA.CO.ID- Badan Legislasi DPRD Kabupaten Magelang menggelar rapat bersama Bagian Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), Bagian Perekonomian di Gedung Dewan. Mereka menyepakati 23 rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan dibahas pada 2017 mendatang. Jumlah itu terdiri dari tiga raperda inisiatif, tiga raperda pencabutan, delapan raperda perubahan dan sembilan raperda baru.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Magelang Arif Rohman Imam mengatakan, raperda ini terdiri dari berbagai bidang pembahasan. Jumlah program pembentukan peraturan daerah 2017 ini akan diparipurnakan pada akhir Desember mendatang.

“Untuk sembilan raperda baru diantaranya tentang pengembangan kawasan layak anak, penetapan dan pemanfaatan cagar budaya, penetapan desa, dan lainnya,” katanya.

Imam menjelaskan, salah satu raperda perubahan yang akan dibahas diantaranya tentang Perda perubahan pajak bumi bangunan (PBB). Ia menilai bahwa saat ini ada beberapa wilayah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak sesuai. Di suatu wilayah Kabupaten Magelang masih ada tanah seharga 1.500/m2. Kondisi ini tidak sesuai dengan kondisi riil dan butuh penyesuaian.

“Dewan berharap perubahan tentang PBB ini tidak menambah beban masyarakat. Perda ini semangatnya melindungi hak-hak rakyat,” tuturnya

Perda terkait PBB yang dimiliki Pemda saat ini berpotensi terjadi kebocoran pendapatan asli daerah. Sementara disisi lain, masyarakat tidak mendapatkan perlindungan dari Pemda secara maksimal. Untuk itu, dengan perda itu, nantinya mendorong agar ada perlindungan untuk masyarakat.

“Terkait peralihan tanah dari warga ke pengembang saat ini sudah mengerikan,” jelasnya.

Sementara itu, dari 23 raperda yang disepakati, tiga diantaranya merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Magelang. Yaitu, raperda tentang persampahan, raperda tentang perlindungan UMKM, dan raperda tentang perlindungan pertanian. Raperda ini diajukan oleh komisi masing-masing bidang.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Magelang M Sobikin mengaku sudah menyiapkan draf raperda tentang persampahan. Draf disusun setelah melalui tahap penyusunan naskah akademik. Pengajuan draf ini merujuk pada ketentuan UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

“Drafnya sudah jadi. Didalamnya menampung terkait pengelolaan sampah khusus daerah,” tandasnya.(ady/dem)