RADARJOGJA.CO.ID – Pegawai Pemkab Gunungkidul terancam tidak menerima gaji tepat waktu, tahun depan. Gara-garanya, belum ada pegawai yang bisa mengurusi daftar pelaksanaan anggaran sebagai dampak dari perubahan struktur organisasi perangkat daerah.

“Tahun depan, keterlambatan pencairan gaji di awal bulan sangat mungkin terjadi,” ungkap Pjs Sekda Gunungkidul Supartono, Selasa (6/12).

Supartono meneruskan, struktur kelembagaan baru diberlakukan mulai tahun depan. Pada struktur kelembagaan anyar tersebut, tentu belum memiliki pejabat, sehingga mengganggu proses pencairan gaji. “Harus dibentuk dulu, siapa kepala dinasnya, sekretaris, hingga bendahara. Setelah struktur itu terbentuk, baru bisa mengurus kegiatan. Termasuk di dalamnya masalah gaji pegawai,” jelasnya.

Menurut Supartono, pengisian perangkat dalam struktur kelembagaan baru bisa dilakukan awal tahun. Sekarang ini masih menyelesaikan kegiatan tahun anggaran 2016. Pengisian di struktur baru masih menunggu tahun anggaran berakhir.

“Informasi keterlambatan pencairan gaji akan disampaikan melalui surat edaran (SE),” terangnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul Sjaifudin Hadi Santoso mengatakan, keterlambatan gaji PNS pada awal tahun tidak menjadi soal.

“Karena keterlambatan hanya hitungan hari. Paling lama satu minggu,” kata Sjaifudin.

Dijelaskan, proses pencairan gaji ada aturan main. Pencairan gaji bisa dilakukan setelah dilakukan pengisian pejabat di struktur OPD baru. Kenapa demikian? Karena pejabat baru bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Setiap pencairan anggaran pelakasana kegiatan harus ada persetujuan dari kepala dinas,” kata Sjaifudin.(gun/hes)