RADARJOGJA.CO.ID – Mulai tahun depan, tugas Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Gunungkidul bertambah. BPBD juga akan mengurusi persoalan dropping air yang selama ini dilakukan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi (dinsosnakertrnas).

Kasi logistik dan Kedaruratan BPBD Gunungkidul Sutaryono mengatakan, ke depan tanggungjawabnya semakin bertambah. Berkaitan dengan tugas baru menangani suplai air bersih pada masyarakat, pihaknya mulai ancang-acang.

“Kami berkoordinasi terkait dengan aset mobil tangki dan keperluan lain,” kata Sutaryono, Rabu (7/12).

Untuk anggaran, Sutaryono mengaku mengusulkan Rp 700 juta. Ia berharap kucuran dana nanti bisa menjangkau seluruh titik wilayah yang selama ini sering menjadi langganan krisis air saat musim kemarau datang. “Kami siap mengelola semua kewenangan yang dilimpahkan pada BPBD,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gunungkidul Dwi Warna mengakui, mulai 2017 kewenangan dropping air ke wilayah kekeringan ditangani BPBD. “Kami yakin BPBD lebih akrab dengan kebencanaan, sehingga paham betul dengan kondisi di wilayah rawan bencana,” kata Dwi Warna.

Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Gunungkidul CH. Suyatmiyatun mengatakan, total anggaran dropping air tahun 2016 sebesar Rp 650 juta. Selama ini daerah rawan kekeringan adalah Kecamatan Ngawen, Rongkop, Girisubo, Tepus, dan Panggang. Ke enam kecamatan tersebut sudah tertangani.(gun/hes)