RADARJOGJA.CO.ID – Pemerintah desa (pemdes) di Gunungkidul terus menyuarakan tuntutannya, agar hidup sejahtera. Upaya pendekatan dengan anggota legislatif dan legislatif untuk memperjuangkan aspirasi terus dilakukan
“Kami menyampaikan aspirasi di gedung dewan dan dilajutkan menemui bupati,” kata Ketua Janaloka Anjar Gunantoro, Rabu (7/12).

Ia bersama perwakilan dukuh juga memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya berkaitan dengan penghasilan tetap yang diperoleh perangkat. Berbagai upaya menuntut sejahtera dilakukan, karena selama ini upah masih minim.

“Khususnya dukuh, kami berharap besaran upah setara dengan upah minimum kabupaten (UMK),” pintanya.

Menurut Anjar, permintaan upah layak bukan tanpa pertimbangan matang. Ia memaparkan, tugas yang diemban dukuh sangat berat. Karena pelayanan tidak mengenal waktu. Bahkan bisa 24 jam penuh.

“Peningkatan kesejahteraan tidak harus melalui peningkatan nominal penghasilan tetap yang diterima setiap bulan. Bisa berwujud pemberian tunjangan,” ujarnya.

Tunjangan itu antara lain, tunjangan jabatan, suami-isteri, anak, hingga pendidikan. Untuk besarannya, disesuaikan dengan jabatan hingga jumlah anak. Gambarannya, tunjangan jabatan, kades diberikan tambahan penghasilan sebesar 10 persen dari penghasilan tetap atau tunjangan istri-suami sebesar 15 persen dari penghasilan tetap setiap bulan. “Upaya peningkatan kesejahteraan perangkat kami rasa wajar,” katanya.

Tuntutan tersebut, mengacu pada Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa Pasal 66 (4), Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 Pasal 82 dan 100 b serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83/2015 Bab VII pasal 10 a (1).

“Kami juga meminta penerimaan gaji langsung ditransfer ke rekening perangkat tanpa melalui rekening desa, supaya tidak terjadi keterlambatan,” paparnya.

Ketua DPRD Gunungkidul Suharno mengaku siap berkoordinasi dengan pemkab, agar ditindaklanjuti. Menurutnya, keluhan para dukuh tersebut harus dikomunikasikan dengan eksekutif. Karena legislatif tidak bisa mengambil keputusan sendiri.(gun/hes)