RADARJOGJA.CO.ID-Bagaimana negeri ini bisa terbebas dari korupsi? Di sebuah lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Jogjakarta terjadi tindak korupsi. Pelakunya, Nonny Chandra Canadiana pegawai yang berstatus PNS yang mengorupsi SPP mahasiswa sampai Rp 589.450.000.

Terdakwa disebut tidak menyetorkan uang registrasi, uang biaya wisuda, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), dan sumbangan pengembangan akademik dari 100 mahasiswa dalam kurun waktu 2007-2009.

Jaksa Dyah Ayu Sekar menyebut, pada periode itu, kampus menyelenggarakan pendidikan diploma IV swadaya atau nonkedinasan. Saat itu terdakwa menjadi staf seksi pelayanan pendidikan dan latihan sekolah tinggi milik pemerintah itu.

Jumlah dana pendidikan mahasiswa diploma IV swadaya MMTC Jogjakarta yang diserahkan kepada terdakwa dengan rincian dari jurusan Manajemen Produksi Siaran sebesar Rp 207.820.000 dari 32 mahasiswa. Dari jurusan Manajemen Produksi Pemberitaan sebesar Rp 232.925.000 dari 41 mahasiswa. Sedangkan dari jurusan Teknik Studio sebesar Rp 148.705.000 dari 27 mahasiswa.

“Total dana yang diserahkan Rp 589.450.000. Dimana uang pembayaran dari mahasiswa itu merupakan penerimaan negara bukan pajak,” jelasnya.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Warnanto, terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan pasal subsider yang digunakan untuk menjerat terdakwa, yakni pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pemberantasan Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pengacara terdakwa, Zainal Arifin keberatan atas dakwaan jaksa. Kuasa hukum telah mempersiapkan eksepsi dalam sidang selanjutnya pada (14/12) mendatang. “Kami akan lakukan eksepsi sambil mempelajari dakwaan jaksa,” kata Zainal. (bhn/eri)