RADARJOGJA.CO.ID – Proyek pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Desa Karangrejek, Wonosari sudah berjalan tiga tahun. Sayangnya, hingga penghujung 2016, proyek senilai puluhan miliar tersebut tidak kunjung usai.

Rusunawa tersebut dibangun di atas lahan milik Desa Karangrejek seluas 8 ribu meter persegi. Proyek itu diajukan tahun 2011 dengan usulan anggaran sebesar Rp 32 miliar. Oleh pemerintah pusat, hanya disetujui sebesar Rp 26 miliar. Proses pembangunan sudah dimulai sejak 2013. Namun, hingga kini bangunan fisik belum beres. Padahal, rusunawa tersebut rencananya diperuntukkan bagi 198 warga miskin.

Tahun ini, Pemkab Gunungkidul sempat menargetkan rusunawa bisa dioperasikan. Namun target bagaikan api jauh dari panggang. Masih banyak persoalan yang membelit dan kecil kemungkinan tahun 2016 rusunawa tersebut bisa digunakan.

Bangunan rusunawa masih dalam tahap penyelesaian. Karena fasilitas penunjang di dalamnya masih belum layak untuk ditempati. Rencana awal, setiap sudut rusunawa sudah calon penghuni dengan kreteria yang ditentukan. Misal, bangunan dilengkapi fasilitas untuk mendukung kaum disabilitas. Khusus lantai bawah, digunakan bagi warga miskin penyandang disabilitas. Sementara lantai atas ditujukan bagi warga miskin lainnya.

“Pembangunan rusunawa sejak 2013. Sampai sekarang belum selesai. Kami berharap persiapan untuk pengelolaan rusunawa dipercepat, agar cepat digunakan,” kata Suharno, wakil rakyat Gunungkidul ini, Rabu (7/12).

Jika sudah selesai dan siap dimanfaatkan, pihaknya meminta pemkab berhati-hati. Tutama berkaitan dengan penghuni. Pemanfaatan harus sesuai peruntukan, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Jika untuk warga kurang mampu, warga kategori mampu jangan sampai mendapatkan tempat di situ,” ucap politisi PDIP ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gunungkidul Edy Praptono mengatakan, belum bisa menjanjikan kapan rusunawa dioperasionalkan. Sebab, untuk pembangunan fisik, seperti lantai belum kelar.

By name calon penghuni juga belum ada,” kata Edy Praptono.

Edy meneruskan, kendala belum beroperasinya rusunawa ada beberapa faktor. Salah satunya serah terima dari pusat belum dilakukan. Kemudian berkaitan dengan dampak dari perubahan struktur organisasi perangkat daerah.

Di bagian lain, salah seorang warga Playen Edy Saputro mengaku kurang mendapatkan informasi yang jelas prihal pemanfaatan rusunawa. “Saya tanya ke petugas di rusunawa diminta datang ke kantor pemkab. Sampai pemkab, disarankan ke kantor PU, ” kata Edy.

Edy berharap, informasi mengenai penggunaan rusunawa disampaikan ke publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.(gun/hes)