RADARJOGJA.CO.ID – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Magelang direncanakan pada tahun 2018. Namun, Komisi Pemilihan Umum sudah ancang-ancang melangkah untuk antisipasi berbagai potensi masalah yang muncul. Potensi masalah tidak hanya saat pendaftaran bakal calon kepala daerah. Namun juga pasca-proses pemilihan berlangsung.

Ketua KPU Kabupaten Magelang Affifudin menyatakan, bagi bakal calon kepala daerah yang diusung partai politik, syarat surat rekomendasi harus dari dewan pimpinan pusat (DPP) parpol yang bersangkutan. Di satu sisi, kebijakan ini menjadi penguatan bagi kelembagaan parpol. Di sisi lain, parpol ditingkat dewan pimpinan cabang (DPC) atau pengurus daerah, tidak punya kebijakan menentukan bakal calon kepala daerah.

“Potensi masalah akan muncul saat bakal calon dinyatakan gagal. Surat rekomendasi keluar dari DPP, tapi nuntutnya nanti ke KPU,” kata Affifudin saat acara penyuluhan regulasi pilkada serta identifikasi masalah dan bantuan hukum menuju Pilkada serentak 2018 yang berkualitas dan berintegritas, Kamis (8/12).

Potensi masalah lain yang muncul adalah saat pemutakhiran data pemilih. Basis data pemilih berasal dari warga yang sudah memiliki e-KTP. Sementara bagi yang tidak punya e-KTP, tidak bisa memilih.

“Menjelang pilkada serentak nanti, kami imbau warga melakukan rekam e-KTP,” pintanya.

Bagi yang sudah terdaftar sebagai pemilih, harus dipastikan hendak memilih di TPS mana. Jika pindah domisili, harus memastikan dulu keputusannya hendak memilih TPS mana.

“Berpengaruh terhadap jumlah partisipasi pemilih akan lebih baik. Sejak awal ini perlu diberi sosialisasi,” katanya.

Mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang ini juga menjelaskan, saat pilkada serentak, tahap kampanye bagi calon kepala daerah difasilitasi KPU sepenuhnya. Pasangan calon juga boleh buat alat peraga, tapi dengan batasan tertentu.

“Kami juga mengantisipasi adanya potensi calon kepala daerah tunggal. Surat suaranya nanti akan seperti apa,” ungkapnya.

Untuk antisipasi kecurangan perhitungan suara, kini formulir jenis C1 bisa diakses masyarakat. Pasca-perhitungan suara, formulir tersebut diunggah di website demi keterbukaan dan meminimalisir kecurangan.

“Saksi, penyelenggara, setelah selesai perhitungan suara bisa melihat formulir C1. Sehingga bisa diakses langsung,” jelasnya.

KPU menggelar acara tersebut dengan mengundang perwakilan parpol, mahasiswa, KPU daerah tetangga, dan lainnya. Acara ini dihadiri Komisioner KPU Jateng Ikhwanudin dan dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Suharso.(ady/dem)