RADARJOGJA.CO.ID – Pemeritah pusat menggelontorkan dana desa bagi pemerintah desa di berbagai pelosok negeri. Dari tahun ke tahun, besaran dana yang diberikan mengalami peningkatan. Tahun 2015, dana desa yang diberikan sekitar Rp 20 triliun. Tahun ini, naik menjadi Rp 41 triliun. Adapun jumlah desa di Indonesia diperkirakan mencapai 75 ribu desa.

“Dari tahun ke tahun, jumlah dana desa mengalami peningkatan. Untuk tahun 2017, dana desanya antara Rp 60triliun- Rp 80 triliun,” kata Direktur Pelayanan Dasar Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Hanibal Hamidi saat menghadiri serah terima 800 lumbung air di Lapangan Desa Selomoyo, Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (8/12).

Melalui UU Desa, pemerintah desa bisa membangun desanya secara mandiri. Secara umum, pembangunan dilakukan sesuai kebutuhan desa itu sendiri. Di antaranya, pembangunan infrastruktur jalan, yang berorientasi kepentingan masyarakat.

“Seperti jalan untuk menjangkau Puskesmas atau SD,” imbuhnya.

Meski diatur UU, pengelolaan dana desa tidak lepas dari masalah. Hanibal mengungkapkan, dari 75 ribu desa, masih ada penyelewengan. Memang, jumlahnya relatif sedikit. Desa-desa yang terjadi penyelewengan ini tidak sampai mengganggu dan menghambat jalannya pemerintahan.

“Dari 75 ribu desa, ada penyelewengan tapi sedikit. Prosentasenya sangat kecil, di bawah 5 persen,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dalam pengelolaan dana desa tersebut, sudah ada sistem pengawasan. Ia mendorong masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang lebih. Pemdes memiliki suatu keharusan untuk membuka sistem pengelolaan keuangan desa ke masyarakat.

“Kami memperbaiki mekanisme musyawarah desa dan laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa,” katanya.

Disampaikan, dana desa bisa juga digunakan untuk membangun lumbung air. Seperti yang dilakukan Desa Selomoyo. Upaya itu dimusyawarahkan di tingkat desa, agar kepentingan pembangunan bisa terakomodir.

“Bentuk kedaulatan desa. Masyarakat bisa menentukan sendiri rencana pembangunannya dan gagasannya. Semua bisa dibiayai dana desa, sesuai aturan prioritas dana desa,” katanya.

Sementara, serah terima lumbung air atau sumur resapan dilakukan dari perusahaan swasta ke warga sekitar. Ketua Pelaksana Coca-cola Foundation Titie Sadarini mengatakan, pihaknya bersama masyarakat melakukan konservasi alam. Seperti, pembuatan lumbung air untuk kehidupan maysarakat di desa sekitar.(ady/dem)