RADARJOGJA.CO.ID-Keputusan Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah memfatwakan haram toko jejaring bakal ditindaklanjuti sampai pemerintah pusat. PWNU bersama dengan Pengurus Besar NU di Jakarta akan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan regulasi perlindungan bagi pedagang kecil ini.

Wakil Ketua PCNU Kabupaten Magelang Ahmad Majidun menjelaskan, meski terlambat keputusan PWNU merupakan langkah yang bagus. Pemerintah harus menjamin sistem ekonomi berkeadilan. Jangan dibiarkan korporasi mengambil semua ruang usaha.

Baca juga: Toko Berjejaring Haram, Ayo Belanja di Warung Tetangga
“Harus ada regulasi yang adil dan melindungi usaha kecil. Termasuk usaha perorangan agar punya ruang usaha yang sehat. NU sebagai organisasi sosial keagamaan, yang anggotanya kelompok ekonomi lemah, harus memperjuangkan perlindungan terhadap kelompok usaha kecil. Termasuk juga sektor informal,” pintanya.

Majidun mengajak untuk melihat contoh di Pasar Rejowinangun, Kota Magelang sekarang sepi. Kosong melompong. Ratusan pedagang yang dulu hidup di pasar itu, sekarang tutup karena kalah bersaing dengan mal.

“Uang di desa ditarik dan diambil oleh korporasi besar. Ini sistem ekonomi yang tidak adil,” tegasnya.

Seperti telah diketahui, pertemuan ulama, tokoh, dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menghasilkan putusan fatwa haram terhadap izin pendirian toko berjejaring atau modern. Kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Asnawi, Bandongan, Kabupaten Magelang tersebut menilai pemberian izin toko modern ini berdampak buruk terhadap pasar tradisional ataupun toko kelontong masyarakat. (ady/dem)