RADARJOGJA.CO.ID-Agenda rapat Pansus Raperdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten DPRD DIJ mempertontonkan konflik Keraton yang tengah memanas. Ini terjadi setelah para kepala desa dan lurah se-DIJ mengeluhkan pendataan tanah-tanah Sultan Ground (SG) bukan dilakukan Tepas Panitikismo.

Tapi, dari pengakuan kepala desa, ada ahli waris dari Sultan Hamengku Buwono VII dan trah HB VII yang datang ke desa-desa menemui kepala desa dan dukuh.

Penghageng Tepas Tandayekti Keraton Jogja KPH Yudhahadiningrat yang diminta Ketua Pansus Rendradi Suprihandoko memberikan tanggapan. Romo Noer, sapaanya, menegaskan, kekancingan atas tanah-tanah SG hanya diterbitkan Tepas Panitikismo Keraton Jogja. Tidak ada lembaga atau orang lain yang berwenang menerbitkan kekancingan.
“Itu tindakan orang-orang liar. Kalau didatangi oleh mereka, jangan pernah dilayani. Kalau perlu pukuli saja,” pinta pemilik nama asli RM Noeryanto ini di depan peserta public hearing di Gedung DPRD DIJ, Jalan Malioboro, Jogja, Jumat (9/12).

Tepas Panitikismo dikepalai KGPH Hadiwinoto. Sebagai wakil penghagengnya dijabat putri ketiga Sultan Hamengku Bawono Ka 10, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Maduretno.

“Ini suami Gusti Maduretno duduk di samping saya,” kata Romo Noer menunjuk ke arah salah satu anggota pansus KPH Purbadiningrat. Selain anggota pansus, Purbadiningrat merupakan anggota DPRD DIJ dari FPDIP.

Setelah Romo Noer selesai bicara, Rendradi gantian angkat suara. Dia secara terbuka mengkritisi permintaan Romo Noer. Baginya, permintaan agar para kepala desa memukuli orang-orang Trah HB VII bukan pada tempatnya. Bila dibiarkan, tindakan semacam itu merupakan perbuatan pidana.

“Itu (memukuli) tindakan kriminal,” ucap politikus yang berlatar belakang dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra ini. Rendradi tak ingin gara-gara konflik internal keraton, masyarakat seperti para kepala desa terkena imbasnya. Mengantisipasi itu, dia meminta Romo Noer mencabut pernyataanya itu. “Tolong Romo Noer mencabutnya,” pinta Rendradi. (dya/kus/eri)