RADARJOGA.CO.IDPertemuan langsung antara pegawai di pelayanan dengan masyarakat merupakan salah satu hal yang berperan terjadinya korupsi. Makanya, upaya untuk menekan tindak kriminal luar biasa, pertemuan langsung harus dikurangi.

Seperti yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIJ. Mereka memilih pelayanan online atau menghindari tatap muka.

“Layanan kami sudah online, termasuk untuk kerja sama dengan Saber Pungli maupun KPK,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIJ Ludiro di sela peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember lalu. Menurutnya, terungkapnya beberapa kasus pegawai Kementerian Keuangan yang masih melakukan tindak korupsi juga berkat kerja sama antarpihak itu.

Ludiro menjelaskan, tekad dan komitmen Kemenkeu maupun instansi di bawahnya diterapkan dalam menyiapkan sumber daya manusia dengan kompetensi terbaik. Saat ini dalam hal kemudahan perizinan maupun pelayanan, pemerintah sudah berusaha memperbaiki sistem.

“Tapi akan percuma jika orang yang melayani belum sesuai harapan. Kalau mereka sudah memiliki niat korupsi, itu yang paling berbahaya,” ungkapnya.

Perbaikan lain juga dalam menyederhanakan sistem pelayanan dengan online. Hal itu juga untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung yang berpotensi terjadinya praktik suap maupun korupsi. Pembayaran juga bisa dilakukan secara online. “Kami sudah memiliki layanan e-billing, cukup transfer, tidak perlu membawa uang cash,” jelasnya.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIJ sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, lanjut Ludiro, juga akan terus mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dimulai sejak 2007. “Pelayanan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIJ maupun KPPN sudah dilakukan dengan cepat, tepat dan tanpa biaya,” jelasnya. (pra/eri)