RADARJOGJA.CO.ID-Polemik pendataan Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) hanya terjadi di internal Keraton. Itu melibatkan Ahli Waris Turun Temurun Sri Sultan Hamengku Buwono VII dan Panitikismo.

Apalagi, polemik yang muncul juga terkait dengan pendataan dan penerbitan surat kekancingan.Anggota Pansus Raperdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Sadar Narima
pendataan maupun penerbitan serat kekancingan (keputusan) tanah-tanah SG bukan hanya dilakukan Tepas Panitikismo Keraton Jogjakarta. Tapi juga dijalankan Ahli Waris Turun Temurun Sultan Hamengku Buwono (HB) VII.

“Informasi itu berdasarkan laporan para kepala desa se-DIJ saat public hearing. Para kepala desa menyebutnya dari Trah HB VII,” ujar Sadar.

Politikus PAN asal Tegal Donon, Sumberarum, Moyudan, Sleman mengatakan, munculnya kejadian tersebut patut disayangkan. Alasannya, berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Dampaknya bisa membuat bingung masyarakat.

Sebelum keadaannya berlarut-larut, dan pembahasan raperdais pertanahan, Sadar berharap keraton menemukan solusi mengatasi masalah tersebut.

“Itu masalah internal keraton. Sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa melibatkan masyarakat,” sarannya.

Sadar tak setuju dengan pernyataan Penghageng Tepas Tandayekti Keraton Jogjakarta KPH Yudhahadiningrat yang meminta para kepala desa bersikap tegas dan keras bila menemui orang-orang yang mengaku dari Trah HB VII. Bahkan bila perlu memukuli mereka. Belakangan pernyataan kontroversial ini dicabut atas desakan Ketua Pansus Rendradi Suprihandoko.Menurut
Sadar, pernyataan Romo Noer, sapaan akrab Yudhahadiningrat, sama artinya menarik masyarakat ke dalam pusaran masalah pendataan tanah SG. Padahal, pihak keraton mestinya cukup mengundang Trah HB VII duduk satu meja guna berembug. “Mereka semua, kan bersaudara. Pasti ada jalan keluarnya,” kata mantan anggota DPRD Sleman itu. (kus/eri)