RADARJOGJA.CO.ID – Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jogjakarta merupakan satu-satunya lembaga karantina yang tak lagi menerapkan pembayaran tunai langsung.

Bekerja sama dengan lembaga perbankan, masyarakat yang memanfaatkan berhubungan BKIPM diwajibkan memanfaatkan layanan non-tunai tersebut. Jadi, semua lewat transaksi elektronik dan langsung masuk ke kas Negara
“Baru satu di Indonesia, yakni BKIPM Jogjakarta yang sudah tak lagi menerapkan pembayaran tunai. Dengan begitu, masyarakat lebih dipermudah dan pelayanan lebih cepat,” kata Kepala BKIPM Jogjakarta Suprayogi SPi MP di kantornya Jalan Kenanga, Sambilegi Depok,
Maguwoharjo, Sleman, Rabu (14/12). Bersamaan dengan itu dilakukan penandatanganan pakta integritas pegawai dan perwakilan Asosiasi Pemasaran Hasil Perikanan Yogyakarta (Asphary). Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari kepolisian serta Ketua Ombusmen DIJ Budi Maskuri.

[ad id=”36234″]
Dalam bulan ini, lanjut Suprayogi, BKIPM menambah layanan perbankan dengan dua bank pemerintah lainnya. Yakni, Bank Mandiri dan BNI. “Terus dikembangkan kerja sama dengan bank lain, sehingga pengguna jasa kami lebih mudah,” katanya.

BKIPM sendiri siap melayani masyarakat yang memanfaatkan jasanya selama 24 jam. Terkait layanan, sesuai gebrakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti terkait pemberantasan pungli, dilakukan dari pusat hingga daerah.

“Semangat pemerintah melakukan gebrakan tersebut, dibentuk saber pungli, dan ini dilakukan di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,” katanya.

Sebagai lembaga di bawah KKP, BKIPM Jogjakarta berkewajiban mengawalnya. Apalagi telah terbit surat edaran Nomor 704/MEN-KP/2016 yang berisi 9 poin. SE tersebut berisi langkah-langkah pemberantasan praktik pungutan liar di lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI.

“Di antaranya, Ibu Susi mewajibkan anak buahnya mengidentifikasi area pungli, melakukan investigasi, memberlakukan transaksi non-tunai, layanan yang transparan, peningkatan pengawasan internal, peningkatan integritas, publikasi hasil penindakan dan berkoordinasi dengan penegak hukum terkait,” paparnya.

Kepala Ombusmen DIJ Budi Maskuri menyambut baik langkah BKIPM Jogjakarta. Ia mengapresiasi dan siap mendampingi agar upaya transparansi dan memperkecil ruang kesempatan ber-KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). “Korupsi bisa membuat bangkrut Negara. Efeknya adalah kekacauan ekonomi dan buruknya kualitas layanan,” katanya.

Sebagai lembaga yang melayani masyarakat, tegas Budi Maskuri, BKIPM wajib menjunjung nilai akuntabilitas dan Ombusmen DIJ siap mendampinginya.(hes/dem)