RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Aksi klithih yang marak terjadi di wilayah Jogjakarta membuat masyarakat kian resah. Karena itu Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X meminta kepolisian bertindak tegas, sehingga ada efek jera para tukang klithih.

HB X menegaskan, aksi klithih tak lagi bisa ditoleransi. Apalagi sampai mencelakai orang lain. Itu berarti tindakan kriminal. “Diselkan saja para pelaku itu,” ujar HB X di Kompleks Kepatihan.

Menurut gubernur, cara-cara sosial untuk mencegah aksi klithih tak ampuh lagi. Seperti pemberlakuan jam malam. Atau jam belajar masyarakat. Bahkan, hukuman dengan diserahkan kembali kepada orang tua, menurut HB X, tak akan memberikan efek jera
BACA: SMA MUHI Diserang, 7 Luka-Luka, 1 Kritis
BACA: Adnan Wirawan Ardianto, Anak SMA MUHI Akhirnya Meninggal Ditebas Sajam
Bagi HB X, satu-satunya cara mengurangi pelanggaran pidana klithih dengan menghukum para pelaku. Mereka harus dihukum dengan penahanan, sesuai tindakan kriminal yang dilakukan.

“Kasih efek jera. Jangan hanya diserahkan kembali ke orang tua,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Re-serse Kriminal Umum Polda DIJ Kombes Pol Frans Tjahyono optimistis tim Satreskrim Polres Bantul mampu mengungkap seluruh pelaku pembacokan yang menimp tujuh siswa Muhi Jogja. Kendati demikian, Polda siap mem-back up proses penye-lidikan.

“Back-up Itu bukan berarti mengambil alih ke-wenangan,” kata Frans.

[ad id=”37015″]
Dikatakan, aksi klithih masih menjadi perhatian serius ke-polisian. Guna mempersempit ruang gerak ABG nglithih, pi-haknya berupaya meningkatkan patroli di sejumlah titik yang dianggap rawan.

Sebagai tindakan preventif, kata Frans, polisi akan menindak gerombolan pelajar atau pemuda yang nongkrong di lokasi ter-tentu tanpa kejelasan. Langkah itu sekaligus mencegah potensi tawuran.

“Meski baru akan ber-buat, para pelajar dikenai sanksi pembinaan,” tegas perwira me-nengah dengan tiga melati di pundak itu.

Di sisi lain, jika ulah gerombolan sudah menjurus pada tindak kriminal, polisi tetap akan me-ngusut perkara dan memprosesnya sesuai aturan hukum.

“Hukumnya sudah jelas. Anak-anak di bawah umur dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga ada keselarasan dengan hukum pidana yang diterapkan,” jelas Frans.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Muhammadiyah 1 Kota Jogja Zulbahri mengatakan, para korban pembacokan adalah siswa kelas X. Zulbahri menyayangkan kejadian tersebut.

Apalagi, saat liburan itu mereka tidak meminta izin kepada orang tua.Zulbahri mengimbau para siswa tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk balas dendam. Pihak sekolah menyerahkan persoalan tersebut kepada polisi dan lembaga hukum Yayasan Muhammadiyah.

Guna men-cegah terulangnya kasus serupa, lanjut Zulbahri, pihak sekolah akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada para orang tua siswa. Khususnya dalam upaya pengawasan siswa selama di luar sekolah. “Wali kelas punya jaringan dengan para orang tua sudah kami minta untuk menyosiali-sasikan,” katanya.

Pada bagian lain, Zulbahri me-nampik kejadian itu merupakan perkelahian antargeng sekolah. Dia mengkliam, lembaganya telah menekan hal-hal yang berpotensi memicu perkelahian pelajar. “Kami sudah meneken MoU dengan sekolah lain untuk memerangi kenakalan remaja,” ucapnya. (bhn/yog/ong)