RADARJOGJA.CO.ID – Jumlah kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras di Gunungkidul cukup memprihatinkan. Tahun ini, kepolisian berhasil menangani perkara sebanyak 14 kasus dan mengamankan pelaku.

Kasat Narkoba Polres Gunungkidul Iptu Kadek Dwi mengatakan, tercatat hingga penghujung tahun, pihaknya mengungkap 14 kasus penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut, terbagi dalam 4 kasus narkotika, 6 kasus psikotropika, dan 4 kasus obat-obatan ilegal.

“Dalam perkara ini diamankan sebanyak 14 tersangka dan proses hukumnya sudah masuk ke ranah persidangan,” kata Kadek Dwi, Selasa (13/12).

Dalam kasus tersebut, kepolisian mengamankan barang bukti sekitar 4 ribu pil jenis Tryhexpenidil dan 50 butir pil jenis psikotropika. Sekitar 500 botol miras berbagai jenis juga disita selama satu tahun pada operasi penggerebekan di tempat-tempat hiburan malam maupun di tempat penjualan miras ilegal.

“Rata-rata obat-obatan maupun miras disuplai dari luar Gunungkidul. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan 3 kasus yang belum terungkap terkait obat-obatan terlarang,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, kepolisian melakukan sosialisasi pada seluruh masyarakat, terkait bahaya besar narkoba dan miras pada generasi penerus bangsa. Berdasar data, di antara yang berkasus menyasar remaja.

“Padahal efeknya sangat buruk dan susah disembuhkan. Oleh sebab itu, kami mengimbau, agar jangan sekali-kali mencoba,” ucapnya.

Di bagian lain, aparat penegak perda, Satpol PP mengamankan ratusan botol ciu oplosan dalam razia yang digelar, pekan lalu. Dalam operasi itu petugas berhasil menyita 200 botol miras.

“Ada minuman bermerek seperti whiski, vodka, tapi hanya sedikit. Lainnya ciu yang sudah dioplos,” kata Kepala Satpol PP Gunungkidul Agus Hartadi.

Agus meneruskan, sasaran razia adalah warung remang-remang dan rumah penduduk di seputar Kota Wonosari. Seperti Desa Karangrejek, Piyaman, dan Desa Kepek. Menjelang libur tahun baru, Satpol PP akan menggencarkan razia.

“Bagi penjual miras tanpa izin terancam denda Rp 50 juta dan kurangan maksimal setengah tahun. Mereka dijerat peraturan daerah (perda) mengenai pelarangan peredaran minuman beralkohol,” katanya.(gun/hes)