RADARJOGJA.CO.ID-Gugatan aktivis perempuan dan kerabat Keraton terhadap pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-undang No 13 tahun 2012 mengundang banyak penolakan. Terbaru, adalah dari Paguyuban Dukuh DIJ yang saat perjuangan menjadi motor mendorong DPR RI menetapkan RUUK DIJ jadi UUK.
Bahkan, gugatan dari Adwin dkk itu, berpeluang kemunculan gugatan lain dan lebih krusial. Yaitu, gugatan terhadap penetapan Gubernur dan Wagub DIJ sesuai amanah UUK. Inilah yang menjadi kekhawatiran Paguyuban Dukuh di DIJ atau Semar Sembogo, saat audiensi dengan DPRD DIJ, Selasa (13/12) lalu.

Anggota Komisi A DPRD DIJ Sukarman mengatakan, jika MK mengabulkan gugatan, sebaiknya bukan hanya pasal 18 ayat (1) huruf m yang dibatalkan. Pasal 18 ayat (1) huruf c tentang persyaratan calon gubernur bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan calon wakil gubernur bertakhta menjadi Adipati Paku Alam juga harus ikut ditinjau ulang.
“Batalkan penetapan dan diubah menjadi pemilihan. Biar kita semua bisa mencalon,” ucap pria yang tinggal di Panjatan, Kulonprogo dengan nada berapi-api.

Mendengar itu, Ketua Semar Sembogo Sukiman Hadiwijoyo langsung nyeletuk. “Kami jadi tim suksesnya Pak Karman,” kelakarnya. “Kalau saya menjadi tim suksesnya Mas Inung,” timpal dukuh lain yang lagi-lagi mengundang tawa.

Inung yang dimaksud adalah Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto. Dia bersama Sukarman dan anggota Komisi A Agus Sumartono menerima audiensi para dukuh tersebut.

Sukarjo perwakilan dukuh dari Sleman mendesak dewan tidak tinggal diam menyikapi gugatan UUK. DPRD juga diminta menjaga tegaknya paugeran adat demi keistimewaan DIJ.

Selain itu, parlemen juga memperhatikan aspirasi dukuh untuk dapat mengelola dan memanfaatkan dana keistimewaan (danais). “Danais bukan untuk dukuh. Tapi untuk pengembangan pembangunan di pedukuhan,” katanya. (Kus/eri)