RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Warga Sleman peserta program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bisa ayem. Sebab, tahun depan status peserta akan beralih menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kesepakatan ini terealisasi setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melakukan MoU dengan BPJS Kesehatan Sleman.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.19/2016 tentang perubahan kedua atas PP No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. Bupati Sleman Sri Purnomo berharap integrasi ini dapat memudahkan akses kesehatan bagi masyarakat.

Sri Purnomo menegaskan kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib. Sehingga dia mengharapkan peran aktif warga Sleman. Terutama untuk mendaftarkan diri dan keluarga sebagai peserta program kesehatan ini. “Ini langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemkab Sleman telah menyiapkan dana Rp 40 miliar dalam APBD 2017. Keseluruhan dana tersebut dialokasikan guna membayar iuran warga untuk 2017,” jelasnya di Aula Gedung Sekretariat Daerah Sleman, kemarin (14/12).

[ad id=”38614″]
Peserta Jamkesda Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sleman saat ini mencapai 51.924 jiwa. Data bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 33.491 jiwa. Dari seluruh data tersebut tidak menutup kemungkinan adanya peserta Jamkesda Mandiri.

Aturan yang berlaku pada peserta Jamkesda Mandiri tak ubahnya seperti BPJS. Dimana pelayanannya tetap sesuai kontrak. Jika kontrak habis dan tidak diperpanjang, diarahkan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Untuk akses dan fasilitas kesehatan yang didapatkan juga sesuai. Sesuai dari tujuan Pemkab Sleman mewujudkan warga Sleman yang sehat,” kata Asisten Sekda Bidang Pembangunan Sleman Suyamsih.

Berdasarkan data, peserta PBI APBD Sleman didominasi warga ekonomi lemah. Dari keseluruhan peserta belum mendapatkan jaminan kesehatan. Baik terdaftar menerima Jamkesmas maupun kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional non PBI.

Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI dokter Aris Jatmiko mengakui perlu adanya koordinasi. Tujuannya untuk menyelaraskan data antara Pemkab Sleman dan BPJS Kesehatan. Sehingga target dari penerima jaminan kesehatan tepat sasaran. “Untuk saat ini, kebanyakan terdaftar peserta PBPU kolektif adalah dari unsur kader. Koordinasi juga bertujuan memperluas jangkauan ke masyarakat. Baik untuk pelayanan maupun kepesertaan,” jelasnya. (dwi/din/ong)