RADARJOGJA.CO.IDHasil laporan pengawasan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Gunungkidul belum sesuai harapan. Karenanya, ada upaya penegakan peda yang dilakukan adalah membentuk satuan petugas (satgas) KTR.

Nantinya, anggota satgas berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi lain. Tugas mereka melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengetahui efektivitas perda.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinskes) Gunungkidul Agus Prihastoro mengatakan, satgas KTR ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 194/KPTS/2016 tanggal 3 September 2016. Sejak tanggal tersebut, mereka menjalankan fungsi untuk monitoring dan pengawasan.

“Di antara anggota satgas KTR merupakan PNS perokok,” kata Agus Prihastoro, Kamis (15/12).

Pengawasan dan monitoring dilaksanakan selama tiga hari, mulai 30 hingga 7 Desember. Jumlah SKPD dan institusi KTR yang dilakukan pengawasan ada 36 lokasi. Mereka terdiri dari 26 SKPD. Yakni, meliputi 9 SKPD, 7 kantor kecamatan, kantor UPT TK se-kecamatan dan desa. Kemudian 7 KTR pelayanan kesehatan sebanyak 7 puskesmas, dan 4 KTR fasilitas pendidikan SLTP dan SLTA.