RADARJOGJA.CO.ID– Puluhan raperda masuk pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun depan. Di antara raperda yang akan dibahas adalah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Khusus Raperda RTRW, masih menunggu kepastian dari Pemprov DIJ. Karena pengaturan tata ruang mengacu Perda Tata Ruang di DIJ,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Gunungkidul Ari Siswanto, Jumat (16/12).

Ari melanjutkan, Perda RTRW merupakan salah satu yang harus segera diselesaikan. Karena peraturan tersebut untuk merancang tata ruang wilayah. Termasuk perubahan kawasan permukiman, bencana, atau pertambangan.

“Ini salah satu yang mesti disegerakan. Karena penting untuk regulasi tata ruang di Gunungkidul. Hanya, kami perlu menunggu dari provinisi terlebih dahulu,” imbuhnya.

Selain membahas Raperda RTRW, tahun depan juga membahas raperda mengenai peningkatan kualitas perumahan kumuh dan limbah domestik. Selain itu juga akan dibahas raperda pembaruan perda yang sebelumnya dibatalkan Kemendagri, karena dinilai kedaluwarsa. Misal, Perda Retribusi Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

“Perda yang dibatalkan Kemendagri akan dibuatkan perda tersendiri,” papar politisi PKS ini.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Gunungkidul Hery Sukaswadi mengatakan, tahun depan eksekutif mengajukan 10 raperda. Seperti Raperda Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh.

“Untuk Perda RTRW masih menunggu Perda Tata Ruang dari Pemprov DIJ. Tim hukum juga tengah menyusun draf Raperda RTRW tersebut. Jangan sampai RTRW dari daerah, berbeda dari RTRW dari provinsi,” kata Hery.(gun/hes)