RADARJOGJA.CO.ID-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)No 56 Tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016 ini telah menuai polemik luas.Bahkan, hanya karena fatwa tersebut Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian memberikan teguran ke Kapolres Kulonprogo dan Kapolres Bekasi.

Dua perwira pimpinan di kepolisian itu menindaklanjuti fatwa yang berisikan hukum menggunakan atribut agama lain. Mereka menyosialisasikan ke pengusaha agar tak memerintahkan karyawannya menggunakan atribut agama lain. Sosialisasi itu, mereka lakukan dengan memberikan edaran lisan ke pengusaha.

Tapi, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berkata lain. Tito menegaskan, bahwa fatwa MUI bukanlah merupakan rujukan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Kapolri meminta surat edaran dari polisi tersebut segera dicabut.

Menanggapi hal tersebut Kapolres Kulonprogo AKBP Nanang Djunaedi menegaskan, telah mencabut surat edaran sesuai perintah Kapolri. Edaran ini sebelumnya hanya disampaikan secara lisan bukan dalam bentuk fisik surat.

“Sedianya surat edaran himbauan tersebut secara inisiatif dimaksudkan untuk mencegah sejak dini upaya sweeping dari ormas-ormas dalam rangka menjaga kamtibmas dan kerukunan umat beragama. Namun sesuai arahan Kapolri, segera saya cabut dan secara kebetulan himbauan tidak kami edarkan secara tertulis dan hanya bersifat lisan,” jelas Nanang.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda DIJ Brigjen Pol Drs Ahmad Dofiri, menjelaskan bahwa teguran kepada Kapolres untuk meluruskan, supaya dalam mengambil upaya preventif lebih berhati-hati. “Jangan sampai terjadi kontra produktif atau menimbulkan polemik di tengah tengah masyarakat,” jelas jendral bintang satu. (bhn/eri)