RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Sejak dua minggu dilantik, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Jogja sudah mendapatkan empat aduan pungli dari masyarakat. Masing-masing melibatkan dua pegawai negeri sipil (PNS) dan dua masyarakat umum.

Sayangnya, Wakil Ketua I Tim Saber Pungli Kota Jogja Wahyu Widayat enggan menjelaskan jenis pungli yang dilaporkan tersebut. Tapi, dirinya memastikan pungli yang dilaporkan itu dalam jumlah yang besar.

“Kalau jumlah pasti besar, ya sampai jutaan. Tidak mungkin kalau kecil dilaporkan,” ujarnya di sela inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Perizinan Kota Jogja, kemarin (21/12).

Bagi pelaku dari unsur aparatur sipil negara (ASN), Wahyu mengatakan, bisa dijerat dengan undang-undang yang mengatur ASN dengan PP Nomor 53 Tahun 2010. Sanksi yang diberikan mulai dari peringatan hingga sanksi berat. “Kalau untuk umum, akan diproses secara hukum melalui kejaksaan,” kata Kepala Inspektorat Kota Jogja itu.

Dia mengatakan Tim Saber Pungli saat ini juga melaksanakan kegiatan preventif, yaitu pencegahan supaya kasus pungli tidak terjadi. “Pencegahan dilakukan sejak awal sehingga semua pihak mengerti dan tidak melakukan pungutan liar,” katanya.

Sementara itu, dalam sidak kemarin Tim Saber Pungli menanyai sejumlah warga yang tengah mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) rumah di Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja

“Waktu pengukuran di rumah saya tanya bayar berapa, katanya tanpa biaya, semua nanti dibayar di Balai Kota,” ujar Tri Winarsih warga Timoho Jogja kepada Tim Saber Pungli Kota Jogja.

Tri Winarsih yang mengaku sedang mengurus IMB, tidak mengalami kesulitan bahkan dibantu dalam pengurusan persyaratan selama berada di Dinzin Kota Jogja. “Semua bayar di loket, habisnya Rp 1,1 juta,” ujar mantan guru SMA 5 Jogja itu.

Kepala Bidang Regulasi Dinzin Kota Jogja Gatot Sudarmono mengatakan, saat ini untuk 27 perizinan yang dilayani sudah memanfaatkan teknologi informasi. “Begitu datang mengambil nomor antrean di layar touch screen, semua terekam tidak ada yang lewat orang dalam,” jelasnya.

Dari 27 jenis perizinan, Gatot menyebut paling banyak diakses adalah perizinan IMB dan izin gangguan. “Pengecekan data dan standar pelayanan sudah ada standard operation procedure (SOP),” lanjutnya. (pra/ila/ong)