RADARJOGJA.CO.ID – BANTUL – Materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua atas Perda No. 16/2010 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Bantul diperkirakan tidak banyak berubah.

Melihat mepetnya waktu pembahasan, besar kemungkinan tidak ada materi mengenai zonasi baru toko modern berjejaring dalam regulasi baru ini. Sebab, masalah penataan zona toko modern masih menjadi tarik ulur. “Padahal masalah zonasi ini penting. Untuk mengatur berdirinya toko modern baru,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dua DPRD Bantul Bibit Rustamto di ruang kerjanya, Kamis (22/12).

Bibit menegaskan, ketentuan mengenai zonasi tidak dapat didasarkan pada asumsi. Melainkan harus melalui kajian khusus. Sayangnya, hingga sekarang belum ada kajian khusus komplit yang mengatur mengenai persoalan itu. Berikut jumlah toko modern berjerjaring yang dibutuhkan masyarakat Bantul. “Butuh formulasi perbandingan jumlah penduduk dengan toko modern berjejaring,” ucapnya.

Kendati demikian, penetapan formulasi untuk menentukan zonasi toko modern butuh kajian panjang. Hal itulah yang menjadi alasan pansus bakal memutuskan tidak akan memasukkan ketentuan zonasi baru toko waralaba dalam raperda perubahan.

Dengan begitu, aturan mengenai toko modern berjejaring praktis serupa dengan regulasi lama. Toko modern berjejaring hanya boleh berdiri di wilayah ibu kota kecamatan. Artinya, ke depan tidak boleh ada toko modern berjejaring baru didirikan di Bumi Projotamansari. Kecuali di wilayah ibu kota Kecamatan Pajangan. Sebab, kuota pendirian toko modern berjejaring yang tersisa hanya tinggal di lokasi tersebut.

Menurut Bibit, formulasi dan kajian khusus zonasi toko modern baru bisa dibahas pada 2017.

Ketua Komisi B DPRD Bantul Widodo menyatakan, raperda perubahan itu merupakan inisiatif dewan. Dalam rencana awal, perubahan raperda hanya fokus pada status girik kios maupun los pasar. Girik kios diusulkan dapat dijadikan sebagai agunan pinjaman di lembaga keuangan. Itu untuk mempermudah para pedagang di pasar tradisional memperoleh suntikan modal.

Hanya, ada dinamika di internal anggota pansus saat pembahasan raperda ini. Pembahasan melebar hingga persoalan zonasi toko modern.

“Kami berharap pembahasan bisa selesai tahun ini,” ucapnya. (zam/yog/mar)