RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Langkah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Jogja yang melakukan pembekuan terhadap KONI Kota Jogja mendapat tanggapan KONI DIJ. Mereka berharap, masalah tersebut dapat diselesaikan baik-baik tanpa harus ke meja hijau.

Wakil Ketua Umum I KONI DIJ HM Zaelani mengatakan, masalah tersebut adalah urusan internal Kota Jogja. Namun pihaknya berharap dapat diselesaikan secepatnya. “Karena bagaimanapun imbasnya ke atlet dan pembinaan olahraga di DIJ dan Kota Jogja,” ujarnya.

Menurutnya jika masalah pembekuan tersebut berlangsung terus-menerus maka tidak hanya mengenai bonus atlet, namun dana pembinaan KONI Kota Jogja dari Pemkot Jogja dapat tidak cair. Tentu saja hal itu akan merambat ke proses persiapan dan keikutsertaan Kota Jogja di Porda DIJ 2017 mendatang.

Jika memang Kota Jogja benar-benar absen dari Porda, maka Porda tidak akan menjadi ajang olahraga yang kurang kompetitif. Selain itu beberapa cabor juga bisa bermasalah karena kurangnya peserta. “Kota menjadi penyumbang atlet DIJ yang cukup banyak. Ada juga nomor cabor yang harus minimal diikuti 4 kabupaten atau kota,” imbuhnya.

Zaelani mengatakan, mengenai pembekuan KONI Kota Jogja, sesuai UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) memang yang bisa membekukan kepengurusan di kota atau kabupaten adalah Bupati atau Walikota, sedangkan kepala SKPD tidak bisa. Selain itu, jika dilihat dari tata organisasi, yang harusnya bisa memberikan sanksi ada di KONI DIJ karena yang melantik kepengurusan.

Bidang Hukum KONI Kota Jogja, Bastari Ilyas mengaku pihaknya telah menyusun materi gugatan untuk menguji SK dari Kantor Kesbang terkait pembekuan tersebut. Penyusunan ini dilakukannya sambil menunggu jawaban dari Penjabat Wali Kota Jogja terkait surat permohonan pencabutan pembekuan tersebut. “Kami masih menunggu, semoga saja bisa dicabut surat pembekuan itu. Kalau tidak, dalam waktu dekat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tandasnya. (riz/din/ong)

[ad id=”38971″]