RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Jogja dan Badan Anggaran (Bang-gar) DPRD Kota Jogja dipaksa untuk kembali mencermati anggaran yang sudah mereka susun. Hal itu karena adanya sorotan dari Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X yang merekomendasikan pengurangan anggaran belanja pegawai di Pemkot Jogja.

Dari hasil evaluasi Gubernur DIJ terhadap APBD Kota Jogja 2017, direkomendasikan dila-kukan penghematan pada pos belanja langsung. Yaitu hono-rarium PNS, honorarium non PNS, belanja jasa tenaga ahli, belanja jasa event organizer serta belanja perjalanan dinas atau kunjungan kerja.

Pos anggaran yang mendapat sorotan seperti honorarium PNS yang dialokasikan Rp 60 miliar, honorarium non PNS Rp 59 mi-liar, belanja jasa event organizer Rp 2,1 miliar, dan kunker Rp 69 miliar. Sedangkan yang perlu dipertimbangkan ulang ialah belanja jasa tenaga ahli Rp 11,3 miliar dan belanja jasa instruk-tur Rp 7,3 miliar.

Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Jogja M. Ali Fahmi, meski mendapat so-rotan dari gubernur, bukan berarti semuanya bermuara pada pemangkasan. Pemprov DIJ hanya merekomendasikan pengurangan supaya tidak mem-bebani APBD Kota Jogja 2017.

“Bukan berarti semua harus dipangkas, tapi akan dilakukan pencermatan ulang,” jelasnya, kemarin (25/12).