RADARJOGJA.CO.ID – Keberhasilan Kabupaten Gorontalo bisa membuat forum pojok iklim seperti yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup patut ditularkan ke kabupaten/kotamadya lain. Terutama untuk lebih serius membahas isu lingkungan dan perubahan iklim.

Hal tersebut diungkapkan Penasihat Senior Pusat Transformasi Kebijakan Publik Sarwono Kusumaatmadja saat berbicara pada Diskusi Sosialisasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (API) yang diselenggarakan Pusat Transformasi Kebijakan Publik dan Pemkab Gorontalo di Jakarta, pekan lalu (23/12).

Sarwono menambahkan, forum tersebut diharapkan bisa melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk pihak perusahaan yang berdampak langsung dengan isu lingkungan hidup. Ia menambahkan, daerah lain yang juga sudah mengadakan forum pojok iklim adalah Kota Malang dan Provinsi Jogjakarta.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Transformasi Kebijakan Publik Santi Evelyna mengatakan, selain pendekatan ekologi, pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya kepada masyarakat sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di suatu daerah.

“Pemerintah harus melihat permasalahan lingkungan dari perspektif masyarakat dan menjadikan mereka bukan sebagai objek kebijakan. Namun sebagai subjek bersama-sama dengan pemerintah,” tegas Santi.

Sebelumnya, Pemkab Gorontalo menindaklanjutinya program terkait isu lingkunga. Yakni, dengan melakukan sosialisasi pada seluruh masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Pemda ini juga telah memiliki strategi aksi adaptasi perubahan iklim dan memasukannya ke dalam Renja dan RKA. Selain itu, Pemkab Gorontalo juga akan melakukan konsultasi publik di tingkat provinsi dan diseminasi ke tingkat nasional.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo berharap, strategi adaptasi perubahan iklim (API) tidak hanya berhenti pada tataran elit dan teknokrat saja. Namun bisa dimengerti dan diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam diskusi tersebut, menghasilkan beberapa poin penting terkait kegiatan sosialisasi API pada masyarakat Kabupaten Gorontalo. Seperti pemberian insentif dan disinsentif perubahan iklim yang diberikan pada masyarakat dan pengusaha, dan pendirian BUMD Lingkungan di Pemkab Gorontalo. Bupati komit untuk menganggarkan 10 persen dari dana APBD untuk program lingkungan dan perubahan iklim.(hes/dem)