RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO – Pelayanan publik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates rawan pungutan liar (pungli). Manajemen RSUD berupaya meningkatkan transparansi dengan proses pelayanan melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

“Rumah sakit termasuk pelayanan publik, jadi risiko terjadinya punglinya besar. Kami ingin semua layanan bersih dari pungli,” tegas Direktur RSUD Wates Lies Indriyati usai penandatanganan pakta integritas saber pungli di aula RSUD setempat kemarin.

Banyak celah bisa dimanfaatkan melakukan pungli. Di antaranya saat pendaftaran pasien, masyarakat yang enggan antre pendaftaran bisa memilih menitipkan pada calo.

“Antrean panjang menempati ruang rawat inap kelas I dan VIP pun berpeluang disiasati dengan membayar lebih banyak agar mendapatkan prioritas,” ujar Lies.

Tempat parkir juga bisa jadi masuk ke kantong pribadi. Layanan ruang jenazah juga rawan pungli. Layanan ruang jenazah menyediakan berbagai alat dan bahan perawatan jenazah.

“Itu juga bisa terjadi pungli karena pengadaannya kainnya secara pribadi dan ditagih sendiri,” kata Lies.

RSUD Wates ingin menekan pungli dengan mengoptimalkan SIMRS. Misalnya dalam pelayanan pendaftaran pasien. Setiap pasien tidak bisa dilayani apabila belum teregistrasi.

“Proses layanan dapat terpantau, termasuk urutan antrean ruang rawat inap dan pemasukan parkir. Pengadaan alat dan bahan perawatan jenazah juga sudah diatur agar melalui koperasi agar jelas peruntukannya,” kata Lies.

Pj Bupati Kulonprogo Budi Antono mengatakan pelayanan publik rawan pungli. RSUD Wates tidak terkecuali, dengan diakses secara online seperti pada pendaftaran pasien menjadi terobosan yang bagus.

“Pasien bisa datang sesuai nomor antrean sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama di rumah sakit. Jadi tidak ada antrean panjang dan pasien mendapatkan kepastian jam pelayanan,” kata Budi. (tom/iwa/mar)