RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO – Warga Pleret, Kecamatan Panjatan menggelar demo mendatangi pabrik arang PT Truva Pasifik di wilayah setempat kemarin. Warga memprotes asap pabrik yang mencemari udara.

Puluhan warga datang membawa poster bertuliskan keberatan atas polusi pabrik arang tersebut. Mereka menuntut pabrik bertanggung jawab atas polusi tersebut.

Aksi mendapatkan pengawalan kepolisan. Mediasi sempat diupayakan, namun tidak membuahkan hasil, warga meminta manajemen pabrik berbicara langsung di hadapan pendemo.

Setelah dilakukan perundingan, pihak pabrik bersedia menghentikan kegiatan produksi tujuh hari. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sistem pembuangan.

“Asap menyebar ke sekeliling pabrik, mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Kami minta pabrik berhenti operasi,” tegas Slamet, warga yang bermukim di belakang pabrik.

Paparan asap berdampak pada gangguan pernapasan dan iritasi mata. Beberapa anak harus menjalani perawatan rumah sakit karena infeksi mata akibat asap pabrik.

“Kami juga repot menjemur pakaian, pasti kotor terkena asap. Pabrik itu berproduksi setiap hari, pagi hingga sore,” ujar Slamet.

Warga lain, Muji mengatakan asap pabrik juga menganggu pertanian. Beberapa warga gagal panen karena tanaman mati terpapar asap.

“Pepohonan juga meranggas karena terkena asap panas bercampur bunga api dari pabrik. Sawah saya tidak bisa panen, kami sudah pernah mengajukan keberatan, namun tidak ada tanggapan pabrik,” kata Muji.

Pelaksana Tugas (Plt) Manajer Pabrik Briket PT Truva Pasifik Hery Prasetyowati mengakui satu unit cerobong pabrik belum memenuhi syarat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kulonprogo. Yakni terkait gas buang dan dampak lingkungan.

Namun unit lainnya sudah dinyatakan lulus uji laboratorium gas buang yang dikeluarkan BLH. “Sesuai arahan BLH, kami sedang berupaya memperbaiki cerobong tersebut dan siap merakit konstruksi baru,” kata Hery.

PT Truva Pasifik ternyata hanya mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Sedangkan perizinan lainnya masih atas nama operator pabrik sebelumnya, PT Kurnia Bumi Pertiwi (KBP).

“Perizinan masih atas nama PT KBP, izin Amdal sudah habis 2014. BLH menyarankan diperpanjang atas nama kami. Perizinan lainnya juga masih berlaku, namun kami belum tahu sampai kapan karena ada di tangan PT KBP,” kata Hery. (tom/iwa/mar)