RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja belum menyiapkan rencana maupun anggaran, terkait adanya kemungkinan pengelolaan Terminal Giwangan Jogja, yang akan dikerjasamakan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hingga saat ini, Pemkot Jogja masih berpegang pada aturan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan pengelolaan Terminal Tipe A mulai 1 Januari ada di tangan pemerintah pusat.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Jogja Zenni Lingga hingga kemarin (28/12) mengaku belum ada surat pemberitahuan lagi dari Kemenhub terkait pengelolaan Terminal Giwangan. Termasuk kemungkinan kerja sama Pemkot Jogja dengan Kemenhub untuk pengelolaannya.

“Surat terakhir dari Kemenhub yang diterima Pemkot Jogja pada 23 Desember lalu,” ujar Zenni.

Dalam surat tersebut, jelasnya, berisi proses pegalihan status personel, pendapatan, sarana dan prasarana serta dokumen ke Kemenhub belum selesai. Oleh karena itu, Kememhub meminta Dinas Perhubungan Kota Jogja untuk mengambil langkah untuk operasional terminal berjalan seperti biasa.

Sedang untuk kemungkinan pengelolaan Terminal Giwangan dikerjasamakan Kemenhub bersama Pemkot Jogja, Zenni mengkau belum bisa menjawab. Tapi, menurut dia, jika benar akan dikerjasamakan harus ada regulasi pendukung.

“Kalau kerja sama kami belum lihat regulasinya, yang jelas sampai sekarang kami masih berpegang pada UU 23/2014 itu,” jelasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dishub Kota Jogja Wirawan Hario Yudho. Menurut Wirawan, belum ada komunikasi lanjutan terkait pengelolaan Terminal Giwangan. Dia juga tetap berpegang pada UU 23/2014, yang menyatakan pengelolaan terminal Tipe A, termasuk Terminal Giwangan, ada di pemerintah pusat.

“Kami tetap mematuhi aturan dalam undang-undang itu,” jelasnya.

Karena itu pula, dalam APBD Kota Jogja 2017 Dishub Kota Jogja tidak menganggarkan pengelolaan Terminal Giwangan. Mantan Camat Gondokusuman itu mengatakan, untuk pengembalian pengelolaan ke Pemkot Jogja tidak mudah, karena harus sesuai UU.

“Tidak bisa kok tiba-tiba dikembalikan, harus ada berita acaranya juga. Kami tunggu koordinasinya dari DIJ, karena pelimpahan Terminal Giwangan dilakukan satu paket dengan Jembatan Timbang yang dikelola DIJ,” jelasnya.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi saat berkunjung ke Stasiun Tugu Jogja pada Selasa (27/12) lalu, mengisyaratkan akan mengembalikan pengelolaan terminal ke kabupaten dan kota. Menurut Budi, nantinya pemkab dan pemkot yang akan mengelola kembali terminal, tapi dengan supervisi dari Kemenhub.

“Kepemilikan oleh pusat, tapi yang mengelola daerah,” ujarnya.

Budi meyakini hal itu tidak menyalahi pertauran perundangan. Termasuk amanat UU 23/2014. Nantinya dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk teknis pengelolaan, termasuk terkait hasil retribusi.

Pola kerja sama tersebut sudah diujicobakan di Terminal Tirtonadi Solo. “Sama saja kan milik pusat dikerjasamakan dengan swasta, swasta saja boleh mosok pemda tidak boleh,” ujarnya. (pra/ila/ong)