RADARJOGJA.CO.ID-Tak hanya laporan ke Polda Metro Jaya. Kicauan ibu rumah tangga Dwi Estiningsih di twitter 20 Desember lalu sikapnya atas kebijakan gambar pahlawan di uang baru kembali dipolisikan. Kali ini laporan ke Polda DIJ.

Pelapor kali ini muncul dari Koordinator Gerakan Masyarakat Bhineka Lestanto Budiman. Ia menyebut, kicauan Esti sangat menyakitkan karena melecehkan para pejuang. Kicauan tersebut berbunyi, “luar biasa negeri mayoritas Islam ini. Dari ratusan pahlawan, terpilih 5 dari 11 adalah pahlawan kafir #lelah”.

Status tersebut, menurut Budiman, menimbulkan ketidaknyamanan dan tidak sesuai dengan etika sopan santun di negara yang berdasarkan Pancasila. “Bukan hanya cucu para pejuang yang tersinggung, kami elemen anak bangsa juga merasa terluka atas pernyataan itu,” kata Lestanto usai memberikan laporan di Polda DIJ.

Budiman menegaskan, Esti dilaporkan karena diduga atas pelanggaran pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tetang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. “Kami minta yang bersangkutan meminta maaf ke publik dan menjelaskan maksud dari statusnya yang melecehkan pahlawan nasional,” ujarnya
Surat laporan polisi dengan nomor regiatrasi LP/1015/XII/2016/DIY/SPKT tertanggal 29 Desember ditandatangani oleh Lestanto dan diterima oleh petugas Kompol Junaidi Salim.

Sebelum di laporkan ke Polda DIJ, status Dwi soal pahlawan di mata uang yang baru di luncurkan juga pernah di persoalkan oleh Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Inidonesia (Forkapri) ke Polda Metro Jaya. Ketika itu Forkapri melaporkan Dwi ke Polda Metro Jaya.

Atas laporan tersebut, Kuasa hukum terlapor Wawan Andryanto mengatakan, pernyataan kliennya sebagai bentuk pertanyaan kepada pemerintah soal komposisi pahlawan yang tertera pada uang baru. Sebab komposisi itu tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan pahlawan yang berjuang bagi Indonesia.

“Klien kami tidak menolak atas keberadaan pahlawan nonmuslim di Indonesia,” jelasnya,
Dwi lanjut sang pengacara, hanya menyatakan sikap kepada kebijakan pemerintah. Sebab keebebasan berpendapat sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. “Pernyataan itu sebagai kontrol dari warga negara agar pemerintah akuntable dan transparan atas kebijakan yang dibuat,” jelasnya.

Wakil Dirreskrimsus Polda DIJ AKBP Widi Atmoko, pihaknya masih akan mendalami aduan mengenai dugaan pelanggaran UU ITE. “Kan baru saja dilaporkan. Kami pelajari dulu,” jelasnya.

Terkait dengan aduan ke Polda Metro Jaya dengan materi yang sama, dikatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi. Sebab tidak mungkin pemeriksaan kasus dengan materi sama ditangani secara bersamaan. (bhn/eri)