RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Mendekati masa tenggat Tax Amnesty II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIJ menghimbau perbankan tetap buka hingga malam hari. Tepatnya pada tanggal 30 dan 31 Desember menjelang pergantian tahun.

Kepala DJP DIJ Yuli Kristiyono telah mengirimkan ke sejumlah bank di Jogjakarta. Isinya adalah tetap beroperasi hingga malam hari. Tujuannya agar Wajib Pajak dapat membayarkan tebusan guna menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH).

“Jika sudah membayarkan bisa menyampaikan SPH ke DJP DIJ. Jangan sampai lewat dari tenggat waktu. Untuk Tax Amnesty II pengampunan pajak sebesar 3 persen. Jika lewat dari itu akan dikenai 5 persen sesuai Tax Amnesty III,” jelasnya kemarin (28/12).

Yuli menegaskan kerahasiaan informasi dari Wajib Pajak (WP) akan dijaga. Ini terkait adanya gugatan kebijakan Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi. Dimana inti dari gugatan tersebut meragukan keamanan data pribadi WP.

Setelah melalui pertimbangan gugatan ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Yuli menghimbau WP tidak perlu ragu menyampaukan SPH. Menurutnya dari sisi hukum kerahasiasan dan perlindungan sudah kuat.

“Sudah pasti aman datanya. Sementara untuk jam operasional perbankan hari Jumat (30/12) sampai jam 21.00, untuk Sabtu (31/12) sampai jam 15.00. Kami nanti juga turun ke setiap perbankan pada hari H untuk instruksi ini,” tegasnya.

Untuk kurun waktu saat ini DJP DIJ telah menerbitkan 5.758 surat. Sementara total partisipasi WP yang ikut Tax Amnesty mencapai 6.006 SPH. Dari jumlah tersebut, uang tebusan yang diterima mencapai Rp. 340,16 milliar per 30 September.

“Ini belum termasuk setorang uang tebusan secara online. Total ada Rp. 8,22 milliarf yang belum disertai dengan penyampaian SPH,” kata Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP DIJ Heri Aristianto.

Kanwil DJP DIJ menargetkan Rp. 5,4 triliun untuk Tax Amnesty. Heri menjelaskan dari keseluruhan target tersebut telah mencapai 71,57 persen per 23 Desember. Target ini berdasarkan capaian setiap kantor pelayanan pajak (KPP) di kabupaten kota Jogjakarta.

“Rinciannya KPP Pratama Jogja mencapai 76,11 persen, KPP Pratama Sleman mencapai 71,17 persen, KPP Pratama Wates mencapai 70,73 persen, KPP Pratama Bantul mencapai 64,19 persen dan KPP Pratama Wonosari mencapai 59,38 persen,” jelasnya. (dwi/ong)