RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten hari ini dijadwalkan diajukan ke paripurna DPRD DIJ.

Persetujuan bersama antara gubernur dan dewan terhadap raperdais pertanahan itu dilakukan tanpa melalui tahapan fasilitasi ke kementerian dalam negeri, seperti diamanatkan pasal 87 hingga pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sesuai aturan tersebut, sebelum peraturan daerah mendapatkan persetujuan bersama pemerintah daerah dengan DPRD harus dilakukan fasilitasi dengan kementerian dalam negeri.

“Kami sudah melakukan fasilitasi ke menteri dalam negeri. Saya yang berangkat kemarin. Fasilitasi bisa dalam bentuk surat,” terang Wakil Ketua DPRD DIJ Dharma Setiawan, kemarin (29/12).

Penjelasan Dharma ini rupanya berbeda dengan pernyataan Anggota Pansus Danang Wahyu Broto. Dia dalam rapat kerja sempat meminta pimpinan pansus menjadwalkan fasilitasi ke kementerian dalam negeri. Menanggapi itu, Ketua Pansus Rendradi Suprihandoko mengaku sulit merealisasikannya.

“Pembahasan kami di pansus belum bulat, masih lonjong,” kata Rendradi.

Keterangan Rendradi itu merujuk hingga pembahasan akhir diketahui enam dari tujuh fraksi setuju dengan pandangan Pemprov DIJ. Satu fraksi yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menyatakan belum sepakat terhadap sejumlah hal.

Di antaranya judul raperdais, dasar hukum, dan batang tubuh seperti pasal terkait tanah bukan keprabon. Salah satunya terkait status tanah desa. FPAN tak sepakat tanah desa dijadikan tanah bukan keprabon milik Kasultanan dan Kadipaten.

Alasannya, sesuai Perda No 5 Tahun 1954 yang diteken Gubernur DIJ Hamengku Buwono IX, tanah desa telah menjadi milik desa. “Silakan sikap FPAN nanti disampaikan di paripurna saja,” ungkap Rendradi.

Pilihan membawa ke paripurna itu diambil Rendradi setelah Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto Imam Santoso tetap bersikukuh dengan sikapnya dan keberatan dengan pendapat FPAN.

Terpisah, Ketua Paguyuban “Semar Sembogo” Dukuh DIJ Sukiman Hadiwijoyo merasa kecewa dengan pola kejar tayang yang dilakukan dewan. Menurutnya, tanah adalah persoalan penting dan strategis. Karena itu membahasnya harus cermat, hati-hati dan tidak terburu-buru.

“Kenapa pola membahasnya kesannya kok kemrungsung begitu,” katanya.

Dia mempertanyakan tidak banyak dilibatkannya perangkat desa seperti lurah dan dukuh selama pembahasan berlangsung. Karena itu, dia tegas-tegas menolak disahkannya raperdais pertanahan itu disahkan.

“Kami tidak mungkin menerimanya, wong diajak bicara saja tidak pernah. Bagaimana menerimanya, materinya saja nggak tahu,” sesalnya.

Rasa kecewa Sukiman bertambah saat mengetahui tanah desa masuk kategori tanah bukan keprabon. Juga adanya ketentuan peralihan tanah desa yang telah disertifikatkan dengan status hak pakai harus dilakukan penyesuaian status hak pakai di atas tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten.

Diingatkan, sebagian besar tanah desa sudah disertifikatkan atas nama desa. Desa, lanjut dia, punya dasar hukum melakukan sertifikasi itu.

“Hormatilah kenyataan ini. Tanah desa sudah banyak yang menjadi milik desa. Kenapa kesannya aturan perdais ini bisa berlaku surut,” kritiknya.

Di sisi lain, dalam pembahasan akhir terdapat sejumlah perubahan materi yang berbeda dengan draf awal raperdais. Antara lain terkait peran pemerintah daerah, kabupaten, kota dan pemerintah desa. Juga menyangkut penanganan keberatan dan sengketa.

Jenis tanah keprabon milik Kadipaten Pakualaman bertambah jumlahnya. Di antaranya kompleks LP Wirogunan, rumah jabatan kepala LP Wirogunan dan rumah dinas kecamatan. Sedangkan Pasar Sentul yang semula termasuk tanah keprabon Pakualaman, saat ini tak lagi dimasukkan.

Dicantumkannya kompleks LP Wirogunan sebagai tanah keprabon Pakualaman sempat menimbulkan pertanyaan Anggota Pansus Arif Setiadi. Dia merasa heran dengan pencantuman LP Wirogunan tersebut. “Apakah lapas termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan istana dan kelengkapan Kadipaten sebagaimana pengertian tanah keprabon,” tanyanya.

Menanggapi itu, Dewo menyakinkan telah ada surat keterangan dari Pakualaman yang menerangkan status tersebut. (kus/ila/ong)