Kutip Produk-Produk Hukum HB IX, FPAN Ajukan Minderheid Nota

Ada tradisi politik baru terbangun di DPRD DIJ. Ketika menyampaikan sikap politik, fraksi-fraksi tak sekadar setuju atau menolak sesuatu hal. Namun sikap keberatan bisa dituangkan dalam bentuk lain. Yakni minderheids nota atau nota keberatan.

Kusno S. Utomo, Jogja

Nota keberatan pernah populer di parlemen era demokrasi liberal 1950-1959. Langkah itu juga pernah ditempuh politikus PBB Hartono Marjono saat menjadi anggota DPR RI di awal-awal reformasi. Kini langgam itu kembali “dihidupkan” oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD DIJ.

“Nota keberatan ini merupakan hak konstitusional yang kami pilih dengan keyakinan atas dasar komitmen menjaga keistimewaan DIJ,” ujar Ketua FPAN Suharwanta membacakan nota keberatan di hadapan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X, Wagub DIJ Paku Alam X, dan para pejabat Pemprov DIJ yang turut menghadiri rapat paripurna DPRD DIJ kemarin (30/12).

Paripurna tersebut dengan agenda utama persetujuan bersama atas Raperdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Nota keberatan itu diajukan karena FPAN berpendapat raperdais tersebut bertentangan dengan berbagai peraturan. Khususnya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. “Sehingga tidak layak disahkan menjadi perdais,” tegasnya.

Suharwanta mengingatkan, mestinya UUK menjadi titik tolak memahami konsepsi keistimewaan bidang pertanahan. Ini sebagaimana diatur di pasal 32 dan pasal 33 UUK.