RADARJOGJA.CO.ID Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kulonprogo menemukan 1.127 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar peraturan. Temuan itu berdasarkan pengamatan selama Oktober 2016 hingga Januari 2017.

“Pelanggaran APK mulai dari varian dan desain yang tidak sesuai PKPU, pemasangan di luar zona, hingga melanggar peraturan bupati,” kata Ketua Panwaslukab Kulonprogo Tamyus Rochman.

Semua APK tersebut adalah temuan Panwaslu mulai dari Panwaskab, Panwascam dan PPL tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan PKPU 12/2016 jenis APK hanya meliputi baliho, spanduk, dan umbul-umbul.

Maka pasangan calon atau tim kampanye serta partai politik dilarang mencetak atau memasang varian lain di luar tiga jenis APK itu. Terkait varian APK yang tidak sesuai PKPU ini, pihaknya paling banyak menemukan bentuk rontek dan bendera bergambar pasangan calon.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaskab Kulonprogo Ria Herlinawati mengatakan, sebagian APK sengaja dipasang di fasilitas umum dan pohon. Melanggar Perbup 42/2016 tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye.

Sebanyak 1.127 APK yang melanggar tersebut, berupa 12 baliho, 130 spanduk, 30 umbul-umbul, 13 bendera, dan 935 rontek. Ada juga tujuh bahan kampanye yang ditemukan melanggar aturan.

Panwaslu menggandeng Satpol PP Kulonprogo setiap minggu untuk melakukan penertiban APK. Jika ada temuan pelanggaran lagi, maka panwaslu mengirim surat rekomendasi ke KPU Kulonprogo. Selanjutnya KPU memberikan surat kepada tim kampanye untuk menertibkan APK.

“Jika dalam waktu 1×24 jam tim kampanye pasangan calon tidak menertibkan APK tersebut, maka Satpol PP berhak menertibkan,” kata Ria Herlinawati.

Langkah preventif sudah dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaran. Salah satunya dengan sosialisasi.

“Kami juga sudah memberikan surat imbauan kepada pasangan calon agar mematuhi peraturan,” ujar Ria Herlinawati. (tom/iwa/mar)