RADARJOGJA.CO.ID – Keberadaan poster iklan obat aborsi yang tertempel di tiang-tiang traffic light bakal mendapatkan penanganan serius dari Satpol PP. Tak hanya sekeda membersihkan poster yang dilem tersebut. Satpol PP berniat untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Komandan Satpol PP Kota Jogja Nurwidihartana berkomitmen melakukan operasi tangkap tangan untuk memberikan efek jera bagi penempel poster. “Setiap kali dibersihkan selalu muncul lagi. Jadi seakan kami belum bergerak,” sesalnya.

Pernyataan Nurwidi seragam dengan keluhan anggota komunitas Jogja Garuk Sampah saat mengadu ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Rabu (1/2). Anggota komunitas juga rutin membersihkan poster-poster penggangu pandangan mata. Tapi, tak lebih dari sehari poster yang sama kembali tertempel di tempat-tempat semula.

Mengenai muatan iklan, Nurwidi mengaku pernah mencoba melakukan penyelidikan. Dia mengontak nomor telepon yang tertera pada poster. Namun, hasilnya nihil. Setiap kali kontak tak pernah mendapatkan respons. “Tidak pernah dibalas. Mungkin karena nomor asing jadi tidak dibalas,” ungkapnya.

Radar Jogja juga pernah mencoba mengirim pesan singkat (SMS) ke salah satu nomor telepon seluler yang tertulis di poster. Adapun, balasan yang disampaikan memang berupa penawaran obat untuk menggugurkan kandungan. Bahkan, si penjual memberi garansi untuk proses aborsi ilegal secara medis.

Ada beberapa jenis obat telat bulan yang ditawarkan. Mulai KW 1 seharga Rp 1,65 juta, atau paket KW 1 Rp 1,2 juta dan KW 2 Rp 750 ribu.

Dukungan untuk bisa menangkap tangan pemasang poster ini juga disuarakan Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo. Asisten Sekretaris Provinsi Bidang Kesejahteraan Rakyat ini bertekad memberangusnya. Instruksinya sangat jelas. Jajarannya terkait harus bergerak menelusuri siapa oknum yang memasang poster, hingga penjual dan distributor obat terlambat haid tersebut. “Harus ketemu. Harus bisa ditindak tegas pelakunya,” tandasnya.

Dikatakan, jika muatan iklan memang mengarahkan pada tindakan aborsi ilegal, berarti telah terjadi pelanggaran undang-undang. Dalam konteks ini, penyelidikan dan penindakannya menjadi ranah kepolisian. Sementara, jika melanggar peraturan daerah akan menjadi tugas Satpol PP. “Tentunya kami ingin menertibkan semua hal yang selama ini belum tertib,” ujarnya.

Bagi Sulistiyo, keberadaan iklan terselubung itu akan membawa dampak buruk bagi warga. Apalagi secara harfiah muatan iklan mempengaruhi warga untuk berbuat tidak baik. Karena itu, Sulistiyo telah memerintahkan Satpol PP untuk membersihkan semua poster ilegal tersebut. “Pihak yang terkait harus bisa ditelusuri,” pintanya. (pra/eri)