JOGJA – Kadipaten Pakualaman melontarkan sindiran terhadap respons Keraton Jogja menyikapi pasal 43 huruf a dan b UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ yang mengharuskan kedua lembaga itu melakukan penyempurnaan paugeran (aturan adat) dan mengumumkannya ke masyarakat.

Pakualaman selama ini tak menghadapi banyak persoalan dengan kewajiban mengumumkan paugeran. Kondisi tersebut rupanya tidak sepenuhnya berlaku di keraton. Bagi keraton, isu paugeran rupanya menjadi masalah sensitif. Terutama setelah muncul sabdaraja dan dawuhraja pada pertengahan 2015 silam.

Paugeran di keraton jadi persoalan yang peka. Ini beda dengan kami di Pakualaman,” ungkap KPH Kusumo Parastho mewakili Kadipaten Pakualaman saat berbicara di depan rapat kerja Pansus Pengawasan Pelaksanaan UUK di gedung DPRD DIJ, kemarin (8/2).

Saat Kusumo Parastho melontarkan sindiran itu perwakilan dari Keraton Jogja tak ada. Dalam rapat sebelumnya keraton diwakili KRT Gondohadiningrat. Sedangkan di kesempatan lain yang biasa rajin ke dewan adalah Penghageng Parentah Hageng KPH Yudhahadiningrat. Namun hingga acara selesai, wakil dari keraton tidak ada yang hadir.

Jawaban Kusumo Parastho soal paugeran telah disampaikan sebanyak dua kali. Saat rapat Senin (6/2) lalu, mantan wartawan Eksponen yang bernama asli Sutomo Parasto ini juga telah menyinggungnya.

Dia mengatakan, pada Rabu (1/2) dengan difasilitasi Pemprov DIJ telah dilakukan pertemuan segitiga antara keraton, Pakualaman, dan pemprov. Materinya membahas tindak lanjut amanat pasal 43 huruf a dan b UUK.

Inisiasi dari pertemuan itu berasal dari Pakualaman. Namun untuk mengundang keraton, Pakualaman merasa sungkan. “Ora wangun (nggak bagus) kalau kami yang mengundang keraton. Akhirnya yang netral Asisten Keistimewaan yang memfasilitasi,” ceritnya.

Pria berlatar belakang dokter ini menambahkan dalam pertemuan itu dibahas pengertian loro-lorone atunggal atau dua tapi satu antara keraton dan Pakualaman. Meski bersatu, kedua lembaga itu memiliki rumah tangga sendiri.

“Pakualaman itu pangeran merdiko (otonom),” ingatnya.

Sebagai pangeran merdiko, Pakualaman punya aturan internal terkait paugeran yang tak sama dengan keraton. “Masing-masing punya internal sistem,” imbuhnya.

Pernyataan Kusumo itu merujuk sejarah terbentuknya Pakualaman pada 17 Maret 1813 hasil perjanjian Pangeran Notokusumo dengan Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles. Notokusumo dinilai berjasa membantu Raffles melakukan invasi ke Keraton Jogja yang melengserkan Sultan HB II dan mengembalikan putra mahkota Pangeran Surojo menjadi raja bergelar Sultan HB III.

Keterangan Kusumo Parastho itu dibenarkan Assekprov Keistimewaan DIJ Didik Purwadi. Bahkan Didik menyebut saat ini telah ada Tim 5 yang ditugaskan menindaklanjuti amanat pasal 43 huruf a dan b UUK. Tim 5 beranggotakan unsur keraton, Pakualaman, dan pemprov.

Kewajiban keraton dan Pakualaman mengumumkan paugeran kembali diangkat anggota pansus Sadar Narima. Dia berharap kedua lembaga budaya tersebut dapat melaksanakan amanat UUK dengan baik. Sebab, bila tidak dapat dijalankan, sama artinya telah gagal mengemban amanat UUK.

“Ketidakberhasilan itu juga menjadi tanggung jawab pemprov. UUK pasal 43 menyebutkan gubernur selaku sultan dan wakil gubernur selaku adipati,” ingatnya.

Ungkapan Kusumo Parastho tentang sensitifnya isu paugeran bagi keraton tampak tergambar dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin. Sultan Hamengku Buwono X hadir didampingi empat putrinya, minus GKR Mangkubumi. Permaisuri HB X, GKR Hemas juga terlihat namun dalam kapasitas selaku wakil ketua DPD.

Di tempat yang sama juga tampak 14 putra-putri HB IX yang tak lain saudara HB X. Tapi kehadiran putra-putri HB IX itu berbeda pandangan dengan HB X. Mereka menolak uji materi pasal 18 ayat (1) huruf m UUK.

Penolakan disampaikan GBPH Yudhaningrat yang tampil sebagai saksi ahli selaku pihak terkait yang diajukan Lembaga Penasihat Bantuan Hukum PBNU. “Kalau sultan tidak dijabat laki-laki akan menghapus sejarah dan nazab keturunan Panembahan Senopati,” kata Yudhaningrat.

Sebaliknya HB X tak keberatan dengan gugatan tersebut. Lantaran beda pandangan, meski bertemu di gedung MK, HB X tak bertegur sapa dengan saudara-saudaranya.

Ya ketemu saja, tapi nggak sempat ngobrol,” cerita GBPH Hadisuryo, salah satu adik HB X. (kus/ila/mg2)