RIAK politik di dua wilayah yang melaksanakan pilkada, Kota Jogja dan Kabupaten Kulonprogo, dinilai landai. Suasana yang kondusif ini memberikan banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melihat kembali visi dan misi yang diusung paslon.

Begitu pula program yang mereka tawarkan. Sebab, masa depan daerah bisa ditentukan dari program-program yang akan dilaksanakan.

Terlebih, maju menjadi kandidat paslon pilkada tak hanya mengejar kemenangan semata. Memimpin sebuah daerah tentu harus memiliki semangat, tekad, sekaligus pemikiran untuk menyejahterakan masyarakatnya ketika nanti berhasil terpilih.

Ada tiga poin penting yang layak untuk dilihat. Pertama, seorang pemimpin harus memegang komitmen awal dalam mewujudkan daerah yang nyaman dan ramah bagi warganya. Pemimpin juga harus memiliki program unggulan yang jelas. Terakhir, pemimpin harus bisa menjawab tantangan dan persoalan yang dihadapi warga sekaligus solusi yang tepat.

Di Kota Jogja, masing-masing paslon memiliki point of interest masing-masing. Paslon nomor urut satu Imam Priyono dan Achmad Fadli, mengaku akan lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan dan kesehatan.

“Masyarakat yang memiliki pendidikan cukup tentu akan mampu bersaing dalam meningkatkan mutu kehidupan mereka di masa depan nanti,” tutur IP, sapaan Imam Priyono.

Di bidang kesehatan, IP-Fadli ingin meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit-rumah sakit di Jogja. Menurutnya, banyak warga kurang mampu yang takut “masuk” rumah sakit karena kendala biaya yang tinggi.

“Oleh sebab itu, kami ingin menyediakan bantuan kepada mereka untuk meringankan beban biaya perawatan di rumah sakit. Salah satunya meningkatkan jumlah pengadaan kartu kesehatan seperti BPJS,” ungkapnya.

IP melanjutkan, keadaan lingkungan di Jogja juga menjadi sorotannya selama ini. Maraknya pembangunan rumah usaha di Jogja baru-baru ini membuat pembuangan limbah berat semakin meningkat. Akibatnya, air di dalam tanah tidak terjamin lagi kualitasnya.

“Harapannya program-program yang sudah kami susun ini dapat menjawab semua permasalahan Kota Jogja saat ini,” jelasnya.

Dia juga menekankan perlunya menggairahkan lagi budaya dialog dan kumpul bersama warga. Menurutnya, kepala daerah yang ideal adalah yang terbuka menerima masukan, saran, dan kritik dari warganya.

“Caranya tak hanya dengan metode blusukan dari kampung ke kampung, tapi juga mengubah kesan Balai Kota yang dikenal sebagai kompleks kantor pemerintahan menjadi rumah rakyat,” ujarnya.

Mantan Wakil Wali Kota Jogjaini mengatakan, budaya tersebut juga bisa sebagai bukti bahwa pemerintah bekerja transparan dan akuntabel.Masyarakat bisa hadir di pemerintah kota, sebaliknya pemerintah kota juga wajib hadir di tengah masyarakat. Ini semata-mata untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi warga.

Paslon nomor urut dua, Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi (HS-HP) beranggapan pembangunan kota dimulai dari membangun kampungnya. Hal itulah yang selalu dikampanyekan HS-HP saat menyambangi kampung-kampung di Kota Jogja selama masa kampanye lalu.

Kampung kreatif menjadi solusi yang HS-HP tawarkan, selain 12 program lainnya. Pengembangan kampung kreatif ini merupakan program yang sejak awal diusung oleh mereka.

Bagi HS, pengembangan kampung kreatif ini sudah menjadi keharusan untuk memajukan Jogja. Menurut dia, nantinya 225 kampung di Kota Jogja harus dijadikan kampung kreatif.

“Semua harus sadar bahwa membangun Jogja itu adalah membangun kampung, Malioboro telah indah, alun-alun telah tertata. Maka sebentar lagi kami akan bisa lihat kampung-kampung yang indah,” ujarnya.

HS menolak jika dikatakan baru sekarang berbicara tentang kampung. Sebagai wali kota periode sebelumnya, berbagai kebijakannya benar-benar mendukung pembangunan kampung. Salah satunya dengan pemberian dana dukungan administrasi kepada RT dan RW se-Kota Jogja.

HS mengatakan, membangun kampung bukan hanya persoalan pemberian dana stimulan. Dana dukungan administrasi Rp 12 juta per tahun tiap RW dan Rp 1,2 juta tiap RT tidaklah cukup untuk membangun kampung.

“Yang dibutuhkan adalah kebijakan nyata untuk membangun keberdayaan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan kampung kreatif,” tandasnya.

Untuk pembangunan kampung, salah satunya dengan mengembangkan kampung Panca Tertib, yang selanjutnya membangun kampung kreatif yang memiliki ruang terbuka hijau, rumah kreatif anak muda, balai pemberdayaan perempuan dan anak.

“Kampung kreatif itu juga harus nyaman dihuni,” ujarnya.

Calon Wakil Wali Kota Jogja HP menambahkan, selama berkampanye blusukan ke kampung-kampung di Kota Jogja, dia menilai sudah banyak kampung yang menjadi rintisan kampung kreatif.

Bahkan banyak yang dikerjakan oleh para ibu rumah tangga, yang artinya, jelas dia, bisa memberi tambahan penghasilan untuk keluarga. “Banyak industri rumah tangga dan dikelola ibu-ibu. Mereka mampu berkembang serta menambah pemasukan keluarga,” jelasnya.

Bukan hanya itu, beberapa produk dari kampung kreatif juga sudah laku dijual ke luar DIJ. Ke depannya, HP mengatakan, dalam memberdayakan kampung di Kota Jogja menggandeng kalangan industri dan akademisi. Selain itu juga mengkolaborasikan usaha antarkampung kreatif.

“Jika semakin banyak hotel yang bisa memberdayakan kampung di sekitarnya, pasti semua akan maju bersama,” ungkapnya.

Selain itu juga dibangun kemitraan antara kampung kreatif dengan pasar tradisional di Kota Jogja. Kemitraan yang bisa dibangun pasar tradisional dengan kampung kreatif berupa lokasi pemasaran. Menurut dia, selama ini salah satu keluhan para perajin di kampung terkait dengan pemasaran.

“Peran pemerintah mendampingi dan melindungi agar aktivitas warga bisa terus berjalan, serta membantu teknis pemasarannya,” paparnya.

Zuhad Minimalkan Pengangguran, Hasto Tawarkan Kenyamanan

Sementara itu di Kulonprogo, tim sukses (timses) paslon Zuhadmono Azhari-BRAy Iriani Pramastuti, Yusron Martofa menyampaikan, meminimalkan pengangguran menjadi program unggulan yang mereka tawarkan.

Caranya dengan meningkatkan sektor ekonomi produktif dan membuka kesempatan kerja sebanyak-banyaknya di Kulonprogo. Termasuk pemerataan infrastruktur dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat, sehingga semua bisa beriringan.

“Pemerintah harus hadir dalam setiap persoalan. Percepatan dalam mengentaskan kemiskinan menjadi prioritas utama,” katanya.

Pendidikan juga merupakan persoalan dasar. Sekolah tidak semata-mata hanya memberikan nilai rapor bagus, tetapi harus mengajarkan pendidikan karakter. Termasuk di dalamnya sopan santun, keberadaban yang memadai, dan keimanan yang bisa diandalkan nantinya.

“Sehingga jika salah satu dari mereka menjadi pemimpin nantinya, bisa mengayomi semuanya dan beradab. Bisa menjadi panutan masyarakat, maka peningkatan SDM juga diprioritaskan. Paling penting APBD adalah untuk rakyat,” jelasnya.

Bagi paslon nomor urut dua Hasto Wardoyo-Sutedjo, komitmen awal mewujudkan daerah yang nyaman dan ramah diartikan menciptakan suasana tenteram di hati warga.

Menurut Hasto, masyarakat DIJ, termasuk Kulonprogo, sebetulnya memiliki senjata ampuh dan kuat, yakni keistimewaan.

“Melaksanakan pembangunan di DIJ sebagai suatu daerah istimewa. Paling penting kesantunan dan keramahtamahan. Kenyamanan itu adalah kerukunan antarumat beragama, antargolongan dan antar aerah, kuncinya ya itu tadi, melaksanaan keistimewaan,” ungkapnya.

Terkait program unggulan, calon bupati yang lebih akrab disapa Dokter Hasto ini menjelaskan, Kulonprogo ke depan akan menumbuhkan sektor-sektor produktif di segala bidang. Di antaranya di sektor industri kerajinan, wisata, dan rumah sakit.

“Kebetulan untuk kesehatan dan pendidikan saya nilai Kulonprogo sudah baik, sehingga kami menilai sudah saatnya beranjak untuk menggarap program yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas,” jelasnya.

Menjawab tantangan yang dihadapi warga saat ini, lanjutnya, pengangguran adalah permasalahan yang harus diatasi. Sebuah persoalan bagaimana agar warga bisa meningkatkan pendapatan.

Saat ini, warga saat ditanya soal pengangguran tentu banyak yang malu, mereka lebih memilih mengaku tidak menganggur kendati kerjanya tanpa hasil yang memadahi untuk sekadar bertahan hidup.
“Ini masalah makro yang menurut kami butuh solusi cepat karena sangat krusial. Pemerintah wajib hadir membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan yang pasti harus jelas memberikan pendapatan bagi mereka,” jelasnya. (pra/bhn/ita/tom/mg2)