KULONPROGO – Kasus sengketa tanah Paku Alam Grond (PAG) terdampak bandara di Temon, Kulonprogo terus berlanjut. Kini giliran pihak Puro Pakualaman yang mengklaim bahwa tanah tersebut bukan milik perorangan, melainkan institusi.

Akte kepemilikan lahan eigendoom juga dinyatakan hanya berlaku bagi orang barat atau timur asing non-pribumi.

Kuasa Hukum Puro Pakulaman Setyohardjo SH mengatakan, tanah yang disengketakan adalah milik Kadipaten Puro Pakualaman yang sah berbadan hukum. Bukan milik pribadi. “Anehnya, kok disebut hadiah. Gugatan itu jelas salah alamat,” klaimnya usai sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Wates, Kamis(16/2).

Dijelaskan, tanah institusi tersebut sudah melalui proses pembagian tersendiri, sesuai yang tercantum dalam Rijkblaad Nomor 18 Tahun 1918. Sedangkan lahan Sultan Grond (SG) juga sudah ada pembagiannya dalam Rijkblaad Nomor 16 Tahuan 1918.

“Jadi tidak mungkin lahan tersebut dibagi-bagi kepada anak-anak Hamengku Buwono (HB) VII, sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara. Apalagi, jumlah putra-putri HB VII cukup banyak,” jelas Setyohardjo.

Menurutnya, bukti awal yang diajukan juga menyebutkan lahan sengketa tersebut berada di Kulonprogo. Padahal, lahan tersebut berada di Adikarto sampai 1951 ketika kedua daerah ini digabungkan.

Selain itu, Setyohardjo juga menganggap aneh Akta Eigendom Nomor 674 Verponding Nomor 1511 yang diajukan sebagai dasar kepemilikan penggugat. Dia menganggap ada ketidaksesuaian atas peruntukan lahan tersebut. Jenis akte kepemilikan ini dianggap tidak mungkin dikantongi oleh kaum pribumi pada masa itu.

“Jadi tidak ada hubungan waris antara Kadipaten Pakualaman dengan Paku Buwono X dari Kasunanan Surakarta. Familia pasti iya, tapi warisan sama sekali tidak ada, tanah itu bukan hak mereka (penggugat dan penggugat intervensi),” ujarnya.

Setyohardjo sama sekali tidak peduli dengan klaim ahli waris PB X yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh pihak penggugat maupun penggugat intervensi dalam perkara perdata tersebut.

Kendati demikian, pengacara senior itu mengakui adanya pertemuan secara kekeluargaan antarpihak yang bersengketa. Namun hasilnya nihil. Dia menganggap para penggugat hanya mengada-ada. Bahkan, dia menuding, gugatan itu muncul hanya karena nilai Rp701 miliar atas ganti rugi bandara.

Adapun, sidang perdata yang dipimpin Mateus Sukusno Aji SH telah sampai pada agenda replik dari pihak penggugat atas jawaban tergugat dan turut tergugat. Sidang ditunda hingga Selasa (21/2) dengan agenda duplik.

Sebelumnya, pihak penggugat pertama dalam sengketa PAG terdampak bandara menolak seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat intervensi terkait keabsahan keturunan Paku Buwono X (Radar Jogja – Jumat, 17/2). (tom/yog/mg2)