BANTUL – Siapa aktor di balik aktivitas penambangan illegal di RT VII Dusun Dukuh, Seloharjo, Pundong sedikit mulai terkuak. Tak main-main, inisiator yang menggulirkan praktik penambangan yang berujung pada rusaknya Jalan Nambangan-Geger ini ternyata institusi negara. Direktorat Polair Polda DIJ.

Menurut sumber Radar Jogja, material hasil penambangan ini dijadikan uruk di belakang mako Dit Polair. Menyusul amblasnya talud yang berada persis di pinggir Sungai Oya pada November tahun lalu. Dit Polair berinisiatif menguruk sendiri. Informasi yang beredar, Dit Polair pernah mengajukan perbaikan talud kepada pihak berwenang.

“Tapi dijawab nggak ada anggarannya,” jelas sumber yang enggan dikorankan ini kemarin (23/2).

Seiring waktu berjalan, kebutuhan material uruk di mako ini terpenuhi. Sayangnya, di lokasi penambangan masih banyak tumpukkan material hasil penambangan yang berserakan. Saking banyaknya, material ini mengotori ruas jalan sekaligus mengganggu pengguna jalan. Mendapat keluhan ini, Dit Polair enggan membersihkannya. Dit Polair baru bersedia turun tangan dengan satu syarat. Meminta satu titik lokasi baru penambangan. Sebab, kata sumber ini, Dit Polair merugi dengan aktivitas penambangan pertama. Perbukitan yang ditambang berupa material padas. Sehingga biaya menyewa alat berat membengkak. Nah, syarat yang diajukan ini akhirnya disetujui. Lalu, dipilihlah satu titik sekitar 200 meter persegi di sebelah lokasi penambangan pertama. Berbeda dengan titik pertama, material di lokasi kedua berupa tanah biasa.

“Hilir mudik truk, ya, berasal dari dua lokasi ini,” bebernya.

Dia mengklaim seluruh warga RT VII mengetahui keterlibatan Dit Polair ini. “Pemilik tanah yang ditambang juga tahu,” lanjut sumber tersebut.

Dari pantauan, ada beberapa orang berjaga di sekitar lokasi penambangan pertama. Perawakannya identik dengan anggota Korps Bhayangkara. Bahkan, di antaranya ada yang mengenakan kaos seragam.

“Tanah uruk ini dijual dengan harga Rp 250 ribu per rit. Adapun pemilik tanahnya dapat Rp 10 ribu per rit,” beber sumber lain.

Terpisah, Kapolda DIJ Brigjen Ahmad Dofiri menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang terlibat penambangan ilegal. Tak terkecuali anggota Polri. Begitu pula dengan keterlibatan Dit Polair dalam penambangan ilegal di RT VII Dusun Dukuh, Seloharjo, Pundong.

“Kalau ada anggota yang menjadi beking atau bahkan ikut menambang jelas akan kami tindak tegas,” ancamnya.

Kapolda mengakui, keterlibatan anggota Polri dalam dunia pertambangan bukan hal baru. Kendati begitu, persentasenya belakangan ini menurun drastis. Menyusul sikap tegas yang ditunjukkan kepolisian. Di kawasan Merapi, misalnya. Anggota kepolisian yang menjadi beking atau bahkan ikut menambang sekarang nihil. “Sudah bersih semua. Saya sendiri yang datang ke sana,” tandasnya.

Mengenai penambangan di lereng Merapi, kapolda mewanti-wanti para penambang untuk tertib aturan. Hanya jika perizinan lengkap, barulah aktivitas penambangan boleh dilakukan.

Meski izin tambang belum ada kejelasan, cepat atau lambat aktivitas penambangan di Kali Gendol, Cangkringan, Sleman bakal terjadi. Menyusul adanya klaim oleh Koperasi Petruk dan PT Kali Gendol Perkasa yang sedang mengajukan izin menambang ke Pemprov DIJ. Tepatnya di timur Dusun Kopeng, Kepuharjo. Rencananya penambang akan mengeksplorasi area seluas lima hektar.

Ketua Koperasi Petruk Sutopo, 42, mengaku telah mengantongi izin eksplorasi. Namun, izin eksplorasi belum ada di tangannya.

“Penambangan akan menggunakan alat berat. Sudah menembusi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. Kalau yang proses masih di PUP ESDM DIJ dan BLH DIJ,” katanya.

Warga Dusun Manggong, Kepuharjo ini menyatakan hanya akan menambang di lokasi yang telah diizinkan.Pengelolaannya melibatkan warga setempat. Penambang memakai bendera Koperasi Petruk sebagai syarat izin penambangan yang mengharuskan pemohon memiliki badan hukum. “Jadi agar legal dan tidak meyalahi aturan juga. Penambangan lebih terukur sehingga tidak merambah daerah yang dilarang,” ujarnya.

Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto mengakui ada dua lembaga yang mengajukan penambangan. Dirinya mendukung selama proses administrasi perizinan valid. Sehingga tidak ada perusakan ekosistem yang berlebihan.

Hanya, tentang proses perizinannya, Heri tidak bisa memastikan. Dia hanya bisa mengingatkan agar penambang mulai beroperasi jika semua persyaratan lengkap. “Rencana kapan mulai menambang belum tahu karena izin masih dalam proses,” katanya.

Menurut Heri, batas fisik area tambang dari bungker Kaliadem, lalu Watutalang hingga ke selatan.

“Ke wilayah utara tidak boleh karena berbatasan dengan lokasi wisata dan tanah kas desa. Selatan tidak masalah selama ada perizinan,” ujarnya.

Keterlibatan warga dalam dua lembaga diharapkan optimal. Artinya, sebagai warga asli mengetahui batas-batas penambangan. Agar ekosistem alam di kawasan Cangkringan tetap terjaga.

Heri menuturkan kawasan penambangan Kali Gendol ada di dua desa, yakni Kopeng dan Srunen di Glagaharjo.(zam/dwi/yog/mg2)