RADARJOGJA.CO.ID– JOGJA – Setelah merampung-kan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap tiga panitia pemilihan kecamatan (PPK) di kantor Ba-dan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ Sabtu lalu (22/4), kini belum ada keputusan yang diambil.

“Belum, keputusan ada di DKPP di Jakarta. Masih harus disidangkan dulu oleh ang-gota DKPP,” ujar anggota Ma-jelis Pemeriksa DKPP dari unsur masyarakat Nur Azizah kemarin (24/4). Menurutnya, hasil pemeriksaan pada ter-mohon tiga PPK pada Pilwali Kota Jogja 2017 yang juga men-ghadirkan pemohon dan pihak terkait, akan dibawa ke Jakarta.

Mantan anggota Komisi Pemi-lihan Umum (KPU) DIJ ini men-gatakan, keputusan yang akan diambil DKPP nantinya bukan hanya untuk pihak termohon saja, tapi juga bisa bagi pemohon dan pihak-pihak terkait. Dalam sidang DKPP pada tiga PPK, pemohon merupakan Panitia Pengawas (Panwas) Kota Jogja, sedang pihak terkait adalah Pan-wascam dan petugas pengawas lapangan (PPL).

“Ya sesuai fakta yang terung-kap dalam persidangan, tapi belum ada keputusan,” ungkap dosen Fisipol UMY ini.

Terpisah, Ketua Panwas Kota Jogja Agus Muhammad Yasin mengakui sebagai pemohon, Panwas Kota Jogja maupun pihak terkait bisa saja dikenai sanksi pelanggaran kode etik sesuai sidang DKPP. Menurutnya, se-panjang dalam persidangan ada bukti yang harus dimintakan keterangan pada pemohon, ha-rus dijelaskan. “Kalau masih ada tambahan keterangan yang di-perlukan, mungkin minggu ini akan dipanggil,” katanya.

Agus sendiri mengatakan, aduan yang diajukan pada tiga PPK yaitu PPK Kecamatan Da-nurejan, Umbulharjo dan Gon-dokusuman, itu karena ketiganya tidak menindaklanjuti rekomen-dasi Panwascam saat pelaks-anaan rekapitulasi suara Pilwali Kota Jogja di tingkat kecamatan. “Sesungguhnya permohonan yang kami ajukan bermula dari laporan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto juga akan menghormati semua keputusan yang diambil DKPP. Tapi dia kembali menegaskan dalam pelaksanaan Pilwali Kota Jogja 2017 lalu sudah ber-jalan secara prosedur, trans-paran, independen dan akun-tabel, serta sesuai peraturan perundangan. “Tentu apa pun keputusannya, kami hormati,” ungkapnya. (pra/laz/ong)