RADARJOGJA.CO.ID – Miris. Kata tersebut tepat untuk menggambarkan bagaimana dunia pendidikan tingkat SMP/MTs masih dalam kondisi memprihatinkan.

Guna mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kompter (UNBK) sejumlah sekolah harus mencarter bus. Untuk apa? Mengantar murid mereka mengikuti UNBK di sekolah lain.

“Baru 15 sekolah dari 70 sekolah yang sudah mampu melaksanakan ujian mandiri. Selebihnya menumpang di sekolah lain. Bahkan beberapa sekolah mencarter bus untuk mengantar siswanya mengikuti ujian,” kata Anggora DPRD Kulonprogo Muhtarom saat sidak UNBK, Selasa (2/5).

UNBK SMP di Kulonprogo dikuti 5.850 siswa tersebar di 79 SMP/MTs. SMPN 1 Lendah, SMPN 1 Sentolo dan MTs Galur harus mencarter sepuluh bus untuk mengantar siswanya mengikuti ujian di SMKN 2 Pengasih.

“Rombongan dikawal petugas kepolisian agar tidak terlambat sampai ke lokasi ujian. Ini jelas menjadi keprihatinan bagi dunia pendidikan kita,” ujar Muhtarom.

Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo Edi Priyono mengatakan banyaknya sekolah yang harus menumpang ujian dikhawatirkan memberikan dampak psikologis bagi murid. “Preseden buruk bagi pendidikan, karena ketidaksiapan berdampak psikis,” kata Edi Priyono.

Dinas Pendidikan harus mampu menyiapkan kebutuhan bagi pendidikan. Khususnya komputer dan akses internet untuk mendukung UNBK. Dinas harus bisa menganalisa kebutuhan anggaran, termasuk kemampuan mengakses dana dari pusat.

“Apapun alasannya, UNBK tetap harus disiapkan sejak awal,” ujar Edi Priyono.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo Sumarsana mengatakan pihaknya sudah semaksimal mungkin menyiapkan UNBK SMP/MTs. Pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran Rp 6 miliar untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana khususnya komputer sekolah.

“Jika tetap tidak mampu menutup kebutuhan, maka ada skala prioritas untuk sekolah-sekolah pinggiran. Saya mengakui banyak sekolah harus numpang UNBK,” kata Sumarsana.

Penjabat Bupati Kulonprogo Budi Antono melakukan pemantauan UNBK di SMPN 1 Wates dan SMPN 4 Wates. Pantauan bertujuan memotivasi siswa tetap semangat mengerjakan ujian.

“Hari pertama sukses dan lancar, tidak ada gangguan apapun, diharapkan bisa seperti ini terus atau bisa lebih bagus lagi,” kata Budi.

Tahun depan diharapkan Dinas Pendidikan bisa menambah fasilitas komputer dan akses internet lancar. Semoga tidak ada lagi sekolah yang menumpang ujian.

“Minimal dibutuhkan dana Rp 5,8 miliar atau Rp 6 miliar untuk fasilitasi sekolah-sekolah yang sekarang ini belum ada komputernya,” kata Budi. (tom/iwa/mar)