RADARJOGJA.CO.ID – GUNUNGKIDUL – Satu bulan menyandang status sebagai tersangka, Kades Bunder, Kecamatan Patuk, Kabul Santoso akhirnya ditahan. Kabul terbelit kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul Wibowo Wisnu Nugroho mengatakan penahanan Kabul dilakukan sejak Senin (22/5). Saat ini tersangka Kabul Santoso ditahan di Lapas II A Jogjakarta atau Lapas Wirogunan.

“Tersangka ditahan hingga 20 hari ke depan. Taget kami, sebelum masa penahanannya habis, berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan,” kata Wibowo Wisnu Nugroho kemarin (23/5).

Dijelaskan, dalam perkara ini tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi APBDes. Modusnya, pendapatan asli desa (PADes) dimasukkan ke kantong pribadi, sehingga merugikan negara.

“Dari hasil laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIJ total kerugian mencapai Rp 137,9 juta,” ujar Wibowo.

Kasus korupsi bisa terjadi di desa karena sejumlah faktor. Mulai penyimpangan administrasi dan hukum. Selain itu, pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang berjalan baik, hingga minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola anggaran.

“Dari sosialisasi yang kami lakukan, pemerintah desa mengeluhkan kurangnya fasilitator untuk pendampingan pengelolaan dana desa,” kata Wibowo.

Sementara itu, perwakilan warga yang selama ini mengawal kasus dugaan korupsi Kades Bunder, Didik Kusnadi bersyukur begitu mendengar kabar penahanan Kabul Santoso.

“Usaha kami menuntut keadilan proses hukum mulai ada hasil. Sudah satu tahun kami menunggu kabar tersebut,” kata Didik.

Dia mengapresiasi kinerja Kejari Gunungkidul karena telah menjalankan proses hukum dengan baik dan memenuhi rasa keadilan. Perjuangan warga yang peduli terhadap terwujudnya tatanan pemerintahan desa yang bersih bisa dikatakan sudah berhasil.

“Sebenarnya saya kasihan dengan Pak Kabul Santoso. Namun proses hukum harus berjalan, keadilan harus ditegakkan. Kami tidak bermaksud ingin memenjarakan seseorang, namun maunya (Kabul Santoso) demikian,” ujar Didik.

Pihaknya berharap agar calon kades pada pilkades 2019 berkaca dari kasus Kabul Santoso. Jika pemerintah desa menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik, pasti masyarakat mendukung.

Penasihat Hukum Kabul Santosa, Suraji Notosuwarno mengatakan kasus yang membelit kliennya karena minim pengetahuan tentang pengelolaan anggaran. Pihaknya melakukan upaya penangguhan penahanan penahanan namun ditolak.

“Padahal, perkara ini muncul karena minimnya pengetahuan pengelolaan anggaran, dan tidak ada niat korupsi,” kata Suraji.

Camat Patuk Haryo Ambar Suwardi sudah mendengar kabar penahanan Kades Bunder. Mekanisme selanjutnya adalah menyiapkan pejabat pelaksana tugas (Plt) kades.

“Harus segera diisi agar roda pemerintahan desa tidak terganggu,” kata Haryo. (gun/iwa/ong)