JOGJA – Setiap orang tua lebih baik mendukung pemerintah untuk menyukseskan program nasional imunisasi Measle Rubella (MR). Itu demi mencegah fatalitas dampak virus Rubella. Selain anak, ibu hamil harus mewaspadai kemungkinan penularan penyakit yang diawali gejala panas dan ditandai keluarnya bintik merah di seluruh tubuh. Sebab, virus tersebut bisa mengakibatkan gangguan janin. Sang bayi pun bisa mengalami cacat lahir. Seperti dialami Widyastuti, warga Kalasan, Sleman. Perempuan 32 tahun itu mengaku terserang virus tersebut saat usia kandungannya menginjak lima bulan. Ternyata bayinya lahir dengan kondisi gangguan pendengaran berat. “Makanya imunisasi MR itu sangat penting demi kesehatan anak,” ungkapnya kemarin (27/7).

Kini buah hati Widyastuti yang sudah berusia balita harus rutin menjalani terapi untuk pendengaran. “Biaya sekali terapi tidak sedikit,” lanjutnya.

Kasus serupa dialami Kurniasih, 33. Perempuan yang pernah tinggal di wilayah Desa Sinduadi, Mlati itu mengalami hal yang sama. Semula dia mengira kemunculan ruam merah berbintik pada bagian pahanya adalah gejala gatal-gatal biasa. Dia mengetahui telah terserang Rubella setelah bayinya lahir. Sang buah hati tak hanya mengalami gangguan pendengaran hingga sekarang. Saat dilahirkan pun dokter mendeteksi si adanya gangguan jantung pada si bayi. “Jantungnya bocor. Lahirnya juga prematur,” tuturnya.

Beruntung Kurniasih tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga dia tak mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 juta untuk biaya operasi bayinya di salah satu rumah sakit di Jogjakarta. Kini, meski gangguan jantung tersebut dinyatakan sembuh, gangguan pendengaran yang dialami si anak belum pulih. Bahkan, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan (THT) memvonis bayinya mengalami tuli. “Saya sudah coba pengobatan alternatif juga tapi belum menunjukkan hasil,” ungkap dia.

Dari pengalamannya itulah Kurniasih mengimbau para kaum Hawa, ibu hamil, tak lupa menjalani vaksin MR. Demikian pula bagi anak-anak mereka.

Pernyataan dua sumber Radar Jogja tersebut cukup menjadi jawaban pentingnya imunisasi MR. Karena itu pula seluruh pemerintah daerah di DIJ sangat serius dalam menyukseskan program nasional imunisasi MR. menyusul berhembusnya kabar ada beberapa orang tua anak atau wali murid beberapa sekolah yang menolak imunisasi tersebut dengan berbagai alasan. Salah satunya menganggap vaksi MR tidak halal.

Plt Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sleman Abdul Haris NauFita menyatakan, persepsi sebagian warga yang menolak vaksin MR adalah sebuah keliruan. Ditegaskan, imusasi tidak haram bagi umat muslim. Apalagi sifat vaksin untuk mencegah penyakit. “Vaksin justru halal karena baik dan bermanfaat untuk kesehatan,” ujarnya.

Kendati demikian, Kepala Kantor Kemenag Kota Jogja Sigit Warsita tak menampik adanya tudingan haram pada vaksin. Itu bisa saja terjadi. Sigit mencontohkan vaksin haji yang hanya diberikan untuk kondisi tertentu. “Mungkin penolakan itu karena anggapan secara syar’i tidak diperbolehkan. Ini menjadi tugas Kementerian Kesehatan RI untuk menjelaskan kepada masyarakat,” paparnya.

Di sisi lain, hingga kemarin, baik Kemenag Jogja maupun Sleman belum menerima laporan adanya penolakan vaksin MR oleh sekolah yang basis agama Islam.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Fita Yulia Kisworini juga menjamin vaksin MR halal, sesuai garansi Kementerian Kesehatan. Karena itu dia berupaya menjaring sebanyak mungkin anak menjalani imunisasi MR karena manfaatnya yang begitu besar. “Karena jika vaksin mandiri biayanya mahal. Bisa sampai Rp 400 ribu,” tuturnya.

Fita memang tak bisa memaksa para orang tua yang menolak anaknya diimunisasi. Pun demikian sekolah-sekolah yang menganggap haram vaksin MR. Bagi mereka Fita meminta penjelasan tertulis alasan menolak imunisasi MR dan meneken surat pernyataan yang isinya sanggup bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan anak dan siswa mereka yang tidak diimunisasi MR di kemudian hari. Setidaknya hal itu berdasarkan pengalamannya mendapati kejadian luar biasa campak di salah satu sekolah. “Jika ada satu saja anak yang tidak diimunisasi dan terjangkit virus besar peluang menularkannya ke anak-anak lain,” katanya.

Sementara itu, demi sukses program nasional imunisasi MR Dinas Kesehatan Sleman menyiasatinya dengan menggandeng tokoh-tokoh agama untuk turut menyosialisasikan pentingnya vaksin campak dan Rubella tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman Nurulhayah mengaku telah sosialisasi ke beberapa madrasah dan direspons positif oleh guru maupun siswa. “Pihak sekolah siap membantu meyakinkan pada para orang tua/wali murid mengenai hal itu,” katanya.
Meskipun saat ini Nurulhayah juga belum mendapatkan laporan adanya penolakan vaksinasi MR, dia mengakui hal itu pernah terjadi tahun lalu. Ada sekelompok warga yang memang belum paham manfaat imunisasi. Pemahaman dan sudut pandang keliru membuat mereka melarang anak diimunisasi.

Adanya penolakan imunisasi MR itulah yang diduga mengakibatkan tingginya kasus campak dan Rubella di Sleman pada 2016. Dinas mencatat 72 kasus campak dan 100 Rubella. Sementara hingga semester awal tahun ini terdata 70 kasus campak dan 28 Rubella.

Mengenai tingkat keberhasilan program pemerintah tahun ini Nurulhayah menargetkan 95 persen. Bagi anak usia 9 bulan hingga 15 tahun.

Dinas Kesehatan Bantul juga telah menyiapkan langkah taktis dengan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepolisian, hingga pemerintah desa, itu demi meminimalisasi penolakan vaksin MR. “Karena setiap ada pemberian imusasi selalu ada yang menolak. Apapun jenisnya,” sesal Kepala Dinas Kesehatan Bantul Maya Sintowati Pandji. Melalui langkah persuasif, lanjut Maya, penolakan terhadap imusasi mulai berkurang.
Maya menargetkan 157 ribu sasaran vaksinasi secara bertahap. Imunisasi bagi siswa sekolah dijadwalkan selama Agustus. Sedangkan anak non sekolah pada September.

Dalam kesempatan itu Maya menegaskan bahwa imunisasi sangat penting untuk kekebalan tubuh anak agar tak mudah terinfeksi penyakit. Selain gangguan pendengaran pada anak, virus Rubella bisa menyebabkan diare, radang otak, radang paru, bahkan kematian.

Seperti pengalaman Dinas Kesehatan Kota Jogja, menurut Maya, di Bantul juga pernah terjadi kasus luar biasa campak di satu kampung. Setelah ditelusuri, hal itu terjadi akibat mayoritas warga kampung tersebut menolak diimunisasi.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag DIJ Muhamad Lutfi Hamid mengakui sedikitnya delapan sekolah madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah yang menolak vaksinasi MR. Menurutnya, itu terjadi lantaran ideology yang selalu berprasangka buruk kepada pemerintah. Mereka tak menyadari jika penolakan bisa menjadi ganjalan tercapainya target program nasional imunisasi MR. “Itulah yang tidak dipahami oleh mereka,” sesal Lutfi yang enggan menyebut sekolah-sekolah yang dimaksud.(dwi/pra/zam/dya/yog/ong)