JOGJA- DPRD DIJ menolak aspirasi sejumlah elemen masyarakat propenetapan yang tergabung dalam Koordinator Keistimewaan Jogjakarta Sejati atau Kerisjati untuk meninjau ulang pencalonan Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai gubernur DIJ periode 2017-2022.

Pertimbangan dewan dengan merujukUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. DPRD berkewajiban melaksanakan UUK yang salah satu keistimewaannya terkait pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ dengan mekanisme penetapan.

“Penetapan merupakan tugas dari DPRD,” tulis Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana dalam surat nomor 062/02047 tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Ketua Kerisjati KH Abdul Muhaimin.

Yoeke juga menginformasikan, penetapan gubernur dan wakil gubernur DIJ periode 2017-2022 telah sesuai dengan UUK dan Perdais No 2 Tahun 2015 tentangTata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Terkaitdua permintaan Kerisjati lainnya, yakniagarHB X turun takhta dan diganti HB XI sesuai ketentuan paugeran adat Kasultanan, serta pencabutan sabdaraja, dawuhraja, dan sabda jejering raja, Yoeke berpendapat bukan menjadi kewenangan DPRD.Sikap dewan ini merupakan jawaban atas surat Kerisjati tertanggal 26 Juli 2017.

Di sisi lain, gelombang protes terhadap perubahan nama Sultan Hamengku Buwono X menjadi Hamengku Bawono Ka 10 belum berhenti. Ini terlihat saat beberapa elemen masyarakat mengadakan audiensi ke dewan. Mereka antara lain dari Pejuang Mataram Islam,MajelisTakmir Masjid Pathok Nagari dan Masjid Kagungan Dalem Kasultanan Ngayojokarto HadiningratdanPaguyuban Warga Jogja Istimewa.

“Kamiminta hasil pansus penetapan dibatalkan karena tidak sesuai dengan UUK danpaugeranadat,”kataKetua Pejuang Mataram IslamTas’an digedung DPRD DIJ kemarin (23/8).

Wakil Sekretaris MajelisTakmir Masjid Pathok Nagari dan Masjid Kagungan Dalem Kasultanan Ngayojokarto Hadiningrat Ahmad Sarwonomenilai,secaradefactosultan yang bertakta adalahHamengku BawonoKa10 sepertisurat yang dikeluarkan Kawedanan Hageng Panitiputra tertanggal 17 Juli 2017 nomor 202/KH.PP/DD/Swl.VII/JE.1950.2017.

“Kami bertanya ke anggota dewan, jika ditemukan bukti atau faktasultan bertakhta tidak dikenal dalam UUK,apakah membatalkan persyaratan gubernur ?” tanyanya.

Lain halnya denganPaguyuban Warga Jogja Istimewa. Merekamenilai keputusan pansus penetapan bertentangan dengan aspirasi warga. “Ini ada nama oplosankokdibiarkan saja. Kalau beras oplosan sudah dimasalahkan,” ujar Ketua Paguyuban Warga JogjaSri Yadi.

Menanggapi itu,Wakil Ketua DPRD DIJDharma Setiawan menyatakan,semua yangdisampaikanitu telahmenjadi bahan pertimbanganpansus sebelum mengambil keputusan.

“Pansus telah melakukan klarifikasi ke Panitrapura terkait adanyaundhang(pengumuman) perubahan namaitu”kilahnya.
Sekretaris Komisi A DPRD DIJAgus Sumartonomenerangkan, pansus penetapan menyimpulkannama yang diajukan sebagai calongubernur adalah nama yang diatur dalam pasal 1 angka 4 UUK.Tidak ada nama lain.

“Pansus menyebut calon gubernur yang dimaksud adalah Sultan Hamengku Buwono X,” jelasnya.Pansus juga telah melaporkan di paripurna dan dewan telah mengesahkannya. Usulan pengesahan penetapan gubernur dan wakil gubernur diajukan DPRD DIJ ke Presiden RI melalui Mendagri.

“Bola ada di tangan pemerintah pusat,” tegas ketua FPKS ini. Sesuai jadwal dewan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022 dilakukan di Istana Negara Jakarta pada 10 Oktober 2017. (kus/yog/ong)