SLEMAN – Kalangan pelajar rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Terlebih dengan iming-iming pekerjaan usai lulus kelak.

“Modusnya dijanjikan kerja ternyata eksploitasi. Cukup rawan, karena usia lulusan sekolah pasti tergiur jika ada tawaran pekerjaan. Kami bekerja sama dengan Yayasan Samin melakukan pencegahan TPPO, termasuk eksploitasi seksual anak online,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sleman Mafilindati Nuraini kemarin (13/9).

Dia menjelaskan, Pemkab Sleman berkomitmen memberantas perdagangan manusia. Konteks ini menyasar pada eksploitasi tenaga kerja khususnya usia anak. Juga terkait perlindungan perempuan dan anak atas kekerasan beserta pencegahan perdagangan manusia.

Diakuinya upaya ini tidak mudah. Terlebih masih ada celah-celah pelanggaran. Terutama tindak TPPO dengan modus tenaga kerja.

“Kami telah membuka ruang konsultasi melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Untuk laporan TPPO masing kosong, tapi untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga mencapai 148 laporan,” jelasnya saat melakukan diskusi di kawasan Hargobinangun Pakem.

Khusus pencegahan TPPO turut melibatkan beragam stakeholder. Terutama melalui kegiatan sosialiasi di level pelajar. Dipilihnya kalangan pelajar karena cukup rawan terjadi TPPO. Berkaca pada contoh kasus di daerah lain, pelaku mengincar siswa yang baru saja lulus sekolah.

Kasubdit Pendidikan Orang Tua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Palupi Raraswati mengungkapkan upaya antisipasi TPPO tertuang dalam Perpres Nomor 69 Tahun 2008. Fokusnya pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.

Beranggotakan 49 orang lintas kementerian dan lembaga, gugus tugas bergerak secara masif. Pengawasan tingkat daerah turut melibatkan jejaring mitra kerja. Khususnya untuk membantu sosialisasi advokasi dan edukasi.

“Terpenting dalam upaya kerja gugus tugas adalah keterlibatan kepala desa (kades). Kami memandang penting, karena kades adalah jaringan pemerintah di tingkat bawah. Sehingga mengemban tugas pula atas TPPO,” jelasnya.

Orang tua dan anak, menurutnya, kerap tergiur. Terutama saat ada tawaran kerja dengan gaji yang menggiurkan. Peran dari tim kecil tingkat desa melakukan klarifikasi atas tawaran pekerjaan.

“Menghindari eksploitasi tenaga kerja yang berujung pada perdagangan manusia. Termasuk mewajibkan syarat sah administrasi kependudukan guna persayaratan tenaga kerja. Sehingga pendataan jelas dan bisa dipantau,” katanya. (dwi/ila/ong)