BANTUL – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dapat bernapas lega. Saat dana alo-kasi umum (DAU) dari pemerin-tah pusat terpangkas sekitar Rp 17 miliar, pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berakhir Sabtu (30/9) lalu me-nuai hasil maksimal.

Bahkan, melebihi target.Kasubdit Penagihan BKAD Bantul Darmawan Purwana menyebut realisasi pembayaran PBB 2017 menyentuh angka Rp 33,8 miliar. Capaian ini surplus Rp sekitar 5 miliar.”Targetnya Rp 28,8 miliar,” sebut Darmawan di kantornya, kemarin (1/10).

Surplus capaian PBB ini ter-bilang fantastis. Sebab, angka Rp 33,8 miliar ini hanya dari sekitar 420 ribuan wajib pajak (WP). Padahal, surat pemberi-tahuan pajak terutang (SPPT) PBB yang disebar BKAD pada awal tahun lalu mencapai 617.491 lembar.

Itu artinya ma-sih banyak wajib pajak (WP) yang belum menunaikan ke-wajibannya.Wawan membeberkan ba-nyak kendala yang dihadapi petugas BKAD. Di antaranya, tidak sedikit WP yang notabene institusi besar mangkir mem-bayar PBB. Seperti rumah sakit.”Jumlahnya puluhan (insti-tusi besar),” ucap Wawan me-rahasiakan nama-nama insti-tusi pengemplang PBB ini.

Petugas BKAD sebenarnya telah terjun langsung memun-gut PBB ke institusi bersangku-tan. Namun, institusi tersebut dengan berbagai cara selalu menghindar.Kendala lain yang dihadapi adalah penyerahan SPPT ke-pada penerimanya.

Menurutnya, BKAD mendistribusikan seba-gian besar SPPT kepada setiap dukuh. Itu dengan harapan pamong yang mengetahui ala-mat masing-masing warganya ini langsung menyerahkan SPPT. Tapi, fakta yang terjadi di la-pangan tak jarang SPPT ini diserahkan menjelang masa pembayaran PBB berakhir.

“Ada pula yang sudah mem-bayar, tapi uangnya disimpan dukuh untuk modal bisnis,” ungkap Wawan menyebut prak-tik ini sangat banyak.Atas dasar itu, Wawan beri-nisiatif membuka pelayanan pembayaran PBB keliling. Agar masyarakat dapat membayar langsung tanpa bersusah pa yah datang ke bank.

Menurutnya, PBB keliling ini juga untuk menjawab ke-butuhan warga di penyangga kota. Seperti Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. Sebab, selama ini WP di penyangga kota sulit ditemui lantaran tingginya mobilitas mereka. “Paling tidak butuh tiga mo-bil sebagai sampel,” ujarnya.

Di detik-detik terakhir pem-bayaran PBB, Bupati Bantul Suharsono sempat meninjau ke Bank BPD Bantul. Kepada pu-luhan warga yang mengantre di loket pembayaran, orang nomor satu di Bumi Projo Tamansari ini mengapresiasi kesadaran masyarakat menunaikan kewa-jibannya. Karena itu, Suharsono pun berjanji bakal memanfaat-kan pajak untuk kepentingan masyarakat. “Kabeh nggo rak yat (semua untuk rakyat),” tegasnya. (zam/ila/ong)