JOGJA- Jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur DIJ periode 2017-2022 masih menyimpan teka-teki. Meski masa kerja gubernur dan wakil gubernur periode ini tinggal menghitung hari, hingga kemarin belum ada kepastian dari pemerintah pusat ikhwal waktu dan lokasi pelantikan.

Sebagaimana diketahui masa kerja gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017 berakhir pada 10 Oktober mendatang. Sesuai Undang-Undang Keistimewaan DIJ, Hamengku Buwono (HB) X dan Paku Alam (PA) X kembali ditetapkan sebagai gubernur periode 2017-2022.

“Belum tau. Keputusan dari sekretariat negara belum ada. Yang melantik kan presiden,” ujar HB X di kompleks Kepatihan kemarin (3/10).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melontarkan dua opsi. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur DIJ bisa dilakukan di Jakarta atau DIJ. Bahkan, ada kemungkinan pelantikan gubernur dan wakil gubernur DIJ akan dibarengkan dengan pemenang Pilkada DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Jika demikian, pelantikan bisa digelar paling cepat 15 Oktober, sebagaimana berakhirnya masa kerja gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Tjahjo mengatakan, semua keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Presiden biasanya mendadak,” ujarnya.

Terkait kemungkinan dilantik bareng Anies-Sandi, HB X mengaku tak keberatan. Hanya, Raja Keraton Jogjakarta itu mengingatkan Presiden untuk segera mengeluarkan keputusan perpanjangan masa jabatan gubernur DIJ. Seperti era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Ya seperti saat Pak SBY tanda tangan perpanjangan masa jabatan. Ketentuannya (gubernur DIJ, Red) harus Sultan. Jadi saya diperanjang atau jadi penjabat sementara itu teknis saja,” ungkap HB X.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto berharap pelantikan gubernur dan wakil gubernur DIJ mengacu pada periodesasi jabatan kepala daerah sebelumnya. Di hari itulah kepala daerah baru definitif dilantik.
“Saya pribadi berharap (pelantikan) tetap 10 Oktober,” ucap politikus PAN itu.

Jika Presiden tidak bisa melantik langsung, lanjut Inung, sapaan akrabnya, kewenangan itu bisa didelegasikan atau dilimpahkan ke Wapres. “Namun itu tetap keputusan presiden,” sambungnya.

Berbeda dengan HB X, Inung keberatan dengan wacana dibarengkannya pelantikan gubernur DIJ dan DKI Jakarta.
“Onten gelone (sedikit kecewa, Red). Karena keistimewaan DIJ itu privilege,” ucap Inung beralasan.

Toh jika pada akhirnya pelantikan gubernur DIJ dan DKI Jakarta dibarengkan, Inung berharap pemerintah pusat memberikan penjelasan konkret ke publik. Hal ini guna menghindarkan berbagai pertanyaan. Apalagi yang bernuansa politis. (dya/yog/ong)