JOGJA – Keraton Jogja didesak secepatnya mengambil langkah tegas menyikapi munculnya klaim sejumlah pihak terhadap tanah kasultanan atau sultanaat grond (SG). Di lapangan, klaim tersebut diikuti terbitnya kekancingan (keputusan) yang dikeluarkan sejumlah kerabat keraton.

Kekancingan diberikan kepada masyarakat ataupun lembaga yang menggunakan tanah kasultanan. Temuan di lapangan, kekancingan bukan hanya dikeluarkan Ahli Waris Turun Temurun Sultan Hamengku Buwono (HB) VII RM Triyanto Prastowo saja. Namun ada pula dari Yayasan Trah Gusti Kanjeng Ratu Kencana II. Berdasarkan sejarahnya Ratu Kencana II merupakan permaisuri HB VII.

“Kami juga menemukan adanya pemalsuan kekancingan dari Panitikismo Keraton Jogja,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto saat memimpin rapat kerja membahas penyelesaian sengketa tanah kasultanan di ruang Komisi A, kemarin (4/10).
Rapat kerja antara lain diikuti Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIJ Hananto Hadi Purnomo, Kepala Kanwil BPN Provinsi DIJ Tri Wibisono, Kabag Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Setprov DIJ Adi Bayu Kristanto serta Kabid Penyelesaian Masalah Pertanahan DPTR Sukamto. Hadir pula Penghageng Tepas Panitikismo Keraton Jogja KGPH Hadiwinoto.

Eko meminta keraton tidak membiarkan peristiwa tersebut. Dia berharap, keraton mengambil sikap. Langkah itu antara lain dengan memerkarakan para pihak yang memalsukan dan menerbitkan kekancingan atas tanah kasultanan ke lembaga penegak hukum.

“Keraton harus mengambil langkah hukum,” desak Eko.

Upaya hukum itu diperlukan agar sengketa atau konflik atas pemanfaatan tanah kasultanan tidak berlarut-larut.
Dalam pengamatan kader muda PDIP ini, kejadian tersebut telah berjalan lebih dari lima tahun. Namun demikian, dia belum melihat adanya upaya nyata dari keraton.

Padahal sesuai UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ dan Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, keraton merupakan pihak yang berwenang atas SG.

Dorongan agar keraton bersikap tegas disuarakan Anggota Komisi A Albani. Dia mengaku dalam sosialisasi ke masyarakat, informasi yang disampaikan Trah HB VII cukup menjanjikan. Masyarakat diberikan kesempatan menempati tanah kasultanan dan mendapatkan kekancingan dari Trah HB VII.

“Di lapangan banyak yang tertarik,” ungkap anggota parlemen yang menggantikan almarhum Hery Sumardiyanto dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Kepala DPTR DIJ Hananto Hadi Purnomo menginformasikan Pemprov DIJ telah membentuk tim untuk menangani sengketa tanah kasultanan. Kendati demikian, Hananto juga ingin keraton mengambil upaya hukum. Alasannya manuver yang dilakukan RM Triyanto Prastowo dari Trah HB VII telah memuat resah.

“Trah HB VII telah menyurati desa-desa minta agar pemerintah desa ikut mengamankan SG,” ucapnya.

Adi Bayu Kristanto dari biro hukum mengingatkan, sengketa tanah kasultanan tidak bisa langsung dibawa ke pengadilan. Menurut dia, Perdais No. 1 Tahun 2017 sifatnya unik. “Sebelum ke jalur hukum ada upaya mediasi. Ini harus ditempuh lebih dulu,” ingatnya.

Sedangkan Kepala Kanwil BPN Provinsi DIJ Tri Wibisono mengatakan, bukan hanya tanah kasultanan yang menghadapi persoalan. Status Kadipaten Pakualaman sebagai pemilik Pakualamanaat Grond (PAG) juga disoal ahli waris Ratu Emas, permaisuri Raja Surakarta Susuhunan Paku Buwono X.

Ratu Emas ini merupakan salah satu putri HB VII. Lahir dengan nama kecil Gusti Raden Ajeng Moersoedarinah. “Kasusnya didaftarkan di PN Jogja sejak 10 Juli 2017,” terang Tri Wibisono.

Menanggapi derasnya desakan agar keraton mengambil langkah hukum, Penghageng Tepas Panitikismo Keraton Jogja KGPH Hadiwinoto bersikap tenang. Dia tidak memberikan jawaban secara tegas.

Dia justru balik meminta masyarakat atau perangkat desa tidak menangggapi siapapun yang mengklaim punya hak atas SG.

“Biarpun itu mengaku utusan saya atau menantu Ngarsa Dalem, jangan dilayani. Apalagi mengaku kerabat. Tolak saja,” katanya.

Di depan anggota dewan, Gusti Hadi, sapaan akrabnya, menerangkan adanya surat edaran (SE) Gubernur DIJ No. 13/SE/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017. SE itu ditujukan kepada bupati dan wali kota serta kepala desa se-DIJ. Isinya tentang penataan, pengawasan, dan perlindungan tanah-tanah kasultanan di DIJ.

“Semua tanah kasultanan adalah milik Lembaga Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bukan milik pribadi sultan atau raja,” tegas Gusti Hadi.

Selanjutnya, hanya kasultanan yang punya hak dan kewenangan secara penuh mengelola dan memanfaatkan tanah-tanah kasultanan. Dengan demikian, setiap pengajuan izin sewa pemanfaatan tanah kasultanan harus dengan persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui Panitikismo Keraton Ngayogyakarta.

Pemerintah kabupaten dan kota se-DIJ agar tidak menanggapi serta tidak mengadakan hubungan hukum dalam bentuk apapun terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan ahli waris atas tanah-tanah kasultanan. SE itu juga diminta agar disosialisasikan ke masyarakat.

“Bunyi SE itu sudah sangat jelas dan tegas,” ucap pemilik nama muda Bendara Raden Mas (BRM) Ibnuprastowo ini. (kus/ila/ong)