JOGJA – Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DIJ yang digelar di Jakarta pada 16 Oktober nanti mendapat tanggapan beragam.

Pelantikan mundur enam hari dari habisnya masa jabatan Gubernur dan Wagub periode 2012-2017.
“Seharusnya (pelantikan) sebelum berakhirnya masa jabatan pada 10 Oktober pukul 24.00. Dari sisi waktu tentu kecewa karena pelantikan tak tepat waktu,” ujar Wakil Ketua DPRD DIJ Arief Noor Hartanto kemarin (5/10).

Inung, sapaannya, mengungkapkan, dia menghargai penuh keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melantik sendiri Gubernur dan Wagub DIJ.

“Kami mengapresiasi positif rencana tersebut, karena dipastikan tidak melanggar aturan yang ada. UUK juga tidak mengatur spesifik keistimewaan DIJ dalam hal proses pelantikan,” ujarnya.

Namun, dengan mundurnya jadwal pelantikan diharapkan Presiden sesegera mungkin menunjuk Plt Gubernur DIJ, agar jalannya pemerintahan tetap optimal.
“Jangan sekadar Plh (pelaksana harian),” tegasnya.

Menurutnya, penunjukan Plt (pelaksana tugas) lebih tepat. Sebab, akan ada wewenang yang tidak bisa dijangkau oleh Plh. Misalnya terkait pembahasan dengan dewan. Menurutnya, waktu lima hingga enam hari ini cukup panjang.

“Dalam masa waktu itu ada kemungkinan untuk melakukan pembahasan serta pengambilan keputusan penting. Jadi tidak cukup jika sebatas Plh. Lebih tepat Plt,” ungkapnya.

Terpisah, Asisten Keistimewaan DIJ Didik Purwadi mengatakan, Pemprov DIJ menyambut positif pelantikan Gubernur dan Wagub yang akan dilakukan bersamaan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di ibu kota.

Menurutnya, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X tidak mempermasalahkan pelantikan tersebut. “Pelantikan yang berbarengan justru menunjukkan DIJ tidak eksklusif dan menghargai daerah lain untuk saling menguatkan NKRI,” ujarnya.

Sementara itu, Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengungkapkan informasi pelantikan di Jakarta secara resmi belum diterima. Dia baru menerima kabar melalui pesan singkat.

“Informasi terakhir yang saya terima begitu. Tapi secara formal (suat resmi) belum, baru lewat SMS,” ujarnya di Komplek Kepatihan, kemarin (5/10).

Gatot mengatakan, dengan diterimanya kabar tersebut, pihaknya mengirim staf ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memantau perkembangan serta mengurus terkait administratif. Demikian juga dengan bagaimana keputusan Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan selama enam hari tersebut.

Namun, dia memastikan, kinerja pemerintahan tidak akan terganggu. Sebab, Pemprov DIJ meminta kepada Presiden untuk secara legal memutuskan pengganti. “Entah itu perpanjangan, Plt atau Plh itu juga yang diurus teman-teman di sana. Kalau dari sisi Undang-Undang Keistimewaan (UUK) ya perpanjangan. Itu yang masih jadi bahan diskusi di sana (pemerintah pusat),” paparnya.

Di sisi lain, direncanakan usai pelantikan Gubernur dan Wagub DIJ, Pemprov akan menggelar syukuran. Tak hanya dimotori oleh pemerintah saja, berbagai elemen masyarakat direncanakan juga menggelar syukuran pelantikan. Baik melalui doa bersama dan beragam kegiatan budaya lainnya. (dya/ila/ong)