KULONPROGO – Manajer Proyek Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Sujiastono menegaskan, pihaknya tak ambil pusing dengan banyaknya warga yang menghuni rumah-rumah di lokasi calon bandara baru tersebut. Saat pekerjaan pembersihan lahan menyentuh area permukiman warga, pihaknya tak akan ragu membongkar bangunan apa pun yang ada di kawasan tersebut.

Hal itu demi mempercepat penyelesaian pembangunan bandara yang dijadwalkan siap beroperasi pada 2019. “Kalau alat berat sudah sampai di sana (area permukiman) dan masih ada rumah yang berdiri, tetap akan kami robohkan,” ancamnya.

Terkait hal tersebut Sujiastono mengimbau seluruh warga terdampak NYIA segera memproses ganti rugi lahan berupa uang konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Wates. Sebab, menunda pengambilan uang tersebut tak akan menambah nominal. Ganti rugi tak berbunga.

Dijelaskan, sampai saat ini ada 248 bidang lahan yang teregister. Uang ganti rugi atas 182 bidang lahan sudah diibayarkan melalui PN Wates. Sedangkan 66 bidang lainnya masih dalam proses persidangan. Sisanya dalam proses pemberkasan di Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIJ.

Sujiastono mengklaim, proses konsinyasi telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, serta peraturan lainnya yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Terpisah, auditor madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIJ Ibnu Sejati menyatakan siap mengawal dan memonitor pelaksanaan proyek NYIA. Agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bisa berujung pada masalah hukum. Hasil monitoring dilaporkan ke BPKP pusat untuk diteruskan ke Presiden setiap tiga bulan sekali. “Harapan kami setelah proyek selesai tak ada pihak yang dipanggil kepolisian atau kejaksaan karena melakukan penyimpangan,” katanya.(tom/yog/ong)