JOGJA- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-XIV/2016 yang membatalkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 pasal 18 ayat (1) huruf m bukan sekadar memberikan garansi bagi perempuan menjadi calon gubernur DIJ.

Lebih dari itu, putusan MK memberikan garis pemisah antara negara dengan urusan keistimewaan DIJ. Hukum yang menentukan siapa berhak dinobatkan sebagai sultan adalah hukum di internal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Negara tidak dapat ikut serta atau campur tangan.

“Siapa pun yang bertakhta sebagai sultan adalah urusan internal. Oleh karenanya sabdaraja, sabdatama, dan dawuhraja adalah hukum internal kasultanan yang diakui dan dihormati negara,”ujar Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin usai memberikan sosialisasi Implikasi Putusan MK di depan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DIJ di Hotel Melia Purosani Jogja kemarin (6/10).

Sosialisasi berlangsung secara tertutup. Acara dihadiri Gubernur DIJ Hamengku Buwono X, Wagub Paku Alam X, dan bupati serta wali kota se-DIJ. Juga empat pimpinan DPRD DIJ, yakni Ketua Dewan Yoeke Indra Agung Laksana dan tiga wakil ketua Arif Noor Hartanto, Rany Widayati, dan Dharma Setiawan.

Dalam makalah yang dibagikan kepada peserta, Irman menegaskan, status putusan MK sederajat dengan undang-undang . Putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita negara paling lambat 30 hari kerja sejak diucapkan. Artinya, jelas dia, putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan setelah MK mengabulkan permohonan pemohon.

Dalam uji materi terhadap UU No. 13 Tahun 2012 pasal 18 ayat (1) huruf m, MK mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Dia kemudian menjelaskan sejumlah implikasi putusan MK. Misalnya, pasal 18 ayat (1) huruf c yang menyebutkan calon gubernur bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono.

” Ini menunjukkan Sultan Hamengku Buwono sesungguhnya jabatan negara. Bukan orang atau pemangku jabatan negara,” paparnya.

Lembaga negara tidak mengenal jenis kelamin. Termasuk status pernikahan. Sabdaraja 30 April 2015 telah mengubah nama Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono Ka 10. Perubahan itu merupakan hak keistimewaan. Alasannya, nama pemangku jabatan tidak harus sama dengan nama lembaga jabatan.

“Nama person yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono tidak harus bernama sama. Perubahan nama lewat sabdaraja tidak ada soal. Itu hak keistimewaan sebagai urusan internal kasultanan yang diakui dan dihormati konstitusi,” tegasnya.

Dikatakan, Sultan Hamengku Buwono merupakan lembaga negara. Sebagai nomenklatur, statusnya sama dengan pimpinan daerah yang disebut gubernur, bupati, dan wali kota. “Bedanya, satu dalam lingkup keistimewaan dan lainnya di lingkup umum pemerintahan daerah,” ucap pria asal Makasar ini.

Lantaran nomenklatur Sultan Hamengku Buwono telah dilembagakan di Undang-Undang Keistimewaan (UUK), nama itu tidak lagi bersifat personal. Ke depan, bisa jadi pejabat yang menjadi Sultan Hamengku Buwono sekaligus gubernur DIJ bernama Hamengku Bawono. “Atau GKR Mangkubumi bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono. Kesemuanya mutatis mutandis adalah gubernur DIJ,” katanya.

Perubahan nama lewat sabdaraja merupakan perubahan nama personal dan bukan institusional menurut UUK. Keraton bisa saja mengajukan nama Hamengku Bawono. Namun dia tetap bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono.

“Hamengku Bawono itu nama pejabatnya dan Sultan Hamengku Buwono merupakan nama jabatan. UUK tidak pernah mengunci jabatan itu pada angka 10 atau Hamengku Buwono X,” urainya.(kus/yog/ong)